Dituduh Atur Hasil Pemilu, Hadar Gumay Klarifikasi  

Reporter

Jumat, 15 Agustus 2014 07:31 WIB

Anggota KPU Hadar Nafis. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemlihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengklarifikasi tudingan saksi Prabowo-Hatta kepada dirinya. Tuduhan itu ihwal pertemuannya dengan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan, sebelum pilpres, yang dianggap sebagai indikasi adanya kecurangan dan pengaturan hasil pemilihan umum.

Menurut Hadar, pertemuan dengan Trimedya itu memang benar terjadi secara kebetulan dan tidak ada kepentingan politik apa pun. "Cuma (bertemu) 55 detik saja. Itu yang terjadi di restoran itu. Saya tahu betul apa yang saya lakukan sebagai komisioner. Saya hanya merespons karena say hello," ujarnya saat menjawab tudingan saksi dari kubu Prabowo-Hatta Iswan Abdullah dan Arif Priyono pada sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin, Kamis, 14 Agustus 2014. (Baca: Ketua Gerindra Jakarta Ancam Culik Ketua KPU)

Dua saksi Prabowo-Hatta menuduh Hadar melakukan pertemuan selama kira-kira hampir satu jam dengan politikus PDIP, Trimedya Panjaitan, dan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Saksi mengaku melihat langsung di Sate Khas Senayan, Menteng, pada suatu hari jelang penyelenggaraan pilpres. Kedua saksi itu mengatakan pertemuan Hadar dengan politikus itu menyalahi kode etik seorang komisioner KPU.

Namun, tuduhan itu ditampik oleh data rekaman CCTV yang dipegang Hadar. Berdasar data itu, Hadar memiliki bukti yang menunjukkan pertemuan dengan Trimedya hanya sekadar bertegur sapa. "Saya punya rekaman CCTV-nya," ujar dia.

"Jadi kelihatan kan ada orang-orang yang berbicara padahal dia tidak punya dasar atau fakta," ujar dia ketika diwawancara seusai sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemarin.

Dia mengungkapkan bukti rekaman CCTV dari pengelola restoran ia minta demi memulihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan Iswan dan Arif. "Iya, saya harus cari ke sana kan. Saya butuh waktu untuk melihat, dua jam untuk melihat rekaman CCTV capek juga sih. Supaya saya tidak dituduh terus berbohong," ujar dia ketika diwawancara seusai sidang. (Baca: KPU Buka Kotak Suara Agar Tak Repot)

Hadar sangat menyayangkan tuduhan yang ditujukan kepada dia. Akibat tuduhan itu, dia merasa nama baiknya tercemar. "Dan itu merusak integritas pemilu kan. Karena orang jadi punya persepsi buruk tentang pemilu, tentang saya," kata dia

"Pak Jimly (Ketua DKPP) atau Majelis mengatakan ya. Ya, sudah. Jadi, oke, kalau ini dijadikan sebagai pengaduan resmi. Saya bersyukur ini ada ruangnya (untuk menjelaskan). Ya, sudah saya sampaikan," ujarnya.

NURIMAN JAYABUANA

Terpopuler:

Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
Ahok Ingin Ping-ping Jokowi di Depan Istana
Faktor Umur Jadi Sebab Kekalahan Timnas U-19
Novela, Saksi Prabowo, Ngojek demi Biaya Sekolah
Detik-detik Kematian Robin Williams

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

58 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya