Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, Kapolres Tasikmalaya Wijonarko dan Ketua MUI Kab. Tasikmalaya Ii Abdul Basit dan para alim ulama membawa spanduk usai penandatanganan penolakan keberadaan ISIS di Mesjid Agung Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 8 Agustus 2014. ANTARA /Adeng Bustomi
TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khathath alias Muhammad Gatot Saptono mengatakan pemahaman publik terhadap Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) masih keliru. (Baca: Gabung ISIS, Teroris Bom Bali Ini Tewas)
"Pada Irak dan Suriah terjadi konflik terhadap kaum mujahidin dengan pemerintah. Tentu banyak bentukan aliansi, berbagai corak pemikiran yang menentang pemerintah (tidak hanya ISIS)," ujarnya pada pertemuan "Forum Umat Islam" yang digelar di Hotel Sofyan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 11 Agustus 2014. (Baca: Bocah di Yogya Ketahuan Menggambar Lambang ISIS)
Mantan calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB) DPR RI pada pemilihan legislatif lalu ini menanggapi dingin klaim Badan Intelijen Negara yang menyatakan sebanyak 56 warga negara Indonesia bergabung dengan ISIS. (Baca: BIN: 56 Orang dari Jawa Timur Bergabung ISIS)
"Kita selaku ulama bertugas menjelaskan kepada umat, tapi juga harus berhati-hati menyampaikannya. Kalau niatnya ingin berjihad, mereka harus diberikan pengertian menegakkan syariat Islam yang benar itu bagaimana," ujarnya. (Baca: Banser NU Awasi Pendukung ISIS di Malang)
Al Khathath menilai bahwa pernyataan resmi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto pada Senin pekan lalu, 4 Agustus 2014, yang meminta masyarakat untuk menghadang paham ISIS di Indonesia, tidak tepat. Dia menilai pernyataan itu tergolong provokatif lantaran membatasi paham yang dianut seseorang.
"Paham ISIS jelas mengkafirkan kaum muslimin. Tapi pernyataan itu seperti membatasi pandangan orang terhadap suatu paham," ujarnya. (Baca: Warga Sidoarjo Sepakat Tolak Paham ISIS)
Sebelum menjadi Sekjen Forum Ulama Indonesia, Al Khathath merupakan pimpinan di Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan organisasi Islam yang menolak demokrasi dan percaya pada khilafah.
