TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Hamdi Muluk meminta publik turut berpartisipasi dalam mengawal proses transisi yang sedang dilalui Indonesia. "Partisipasi publik dapat memberikan masukan kepada tim transisi yang dibentuk Jokowi," ujarnya di dalam diskusi yang digelar Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi nasional (LPHSN) di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Agustus 2014.

Partisipasi publik, menurut Hamdi, perlu dilakukan untuk mengimbangi peran dari partai politik. Partisipasi publik akan membuat proses transisi dapat berjalan mulus. "Sesudah proses transisi berjalan, berikutnya publik mulai memberikan kepercayaan kepada pemerintahan baru," ujarnya. (Baca: Biaya Tim Transisi Jokowi sampai Rp 1 Miliar)

Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo menunjuk lima orang pilihannya untuk bekerja di Kantor Transisi Jokowi-JK. Kantor transisi ini dipimpin oleh kepala staf Rini Mariani Soemarno, dibantu empat deputi, yakni Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, Andi Widjajanto, dan Akbar Faizal. (Baca: J. Kristiadi: Tim Transisi Jokowi Harus Diawasi)

"Kantor ini dipimpin oleh kepala staf di sebelah saya, Ibu Rini Soewandi, yang dibantu empat deputinya," kata Jokowi saat meresmikan Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 Agustus 2014.

Hamdi mengatakan partisipasi publik tersebut dapat semakin memperkuat posisi presiden. "Jangan seperti pemerintahan sebelumnya yang tidak melibatkan publik. Akibat dari publik tidak terlibat, masyarakat tidak mengetahui kebijakan yang akan diambil. (Baca: Jokowi Angkat Hendropriyono sebagai Penasihat)

AMOS SIMANUNGKAALIT

Baca juga:

Warga Solo Hapus Mural Bergambar Bendera ISIS
KPK Periksa Ajudan Bupati Karawang
Agnes Mo dan Siwon Super Junior Saling Merindu
OPM Serang Konvoi Brimob di Papua