Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Waketum Rusdi Kirana dan Ketua Dewan Syura PKB KH Azis Mansyur, dalam Silaturahmi Nasional Alim Ulama PKB untuk Pemenangan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (3/6). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rusdi Kirana mengatakan pengurus partainya tidak boleh marah jika Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak memberi jatah menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang.
"Kan dari awal komitmennya koalisi tanpa syarat, jadi kami tidak berhak meminta atau menuntut apa-apa dari Pak Jokowi," ujarnya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2014.
Rusdi yang juga bos maskapai penerbangan Lion Air ini mendatangi Balai Kota pada Kamis sore bukan terkait dengan politik. Dia ke kantor Jokowi untuk mengikuti rapat pembahasan kereta bandara dengan Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani. "Saya ke sini memang ada rapat soal kereta, bukan ketemu Pak Jokowi" ujarnya. (Baca: Tim Transisi Jokowi Diminta Evaluasi Sejumlah Pos)
Kemarin, Sekretaris Dewan Syuro PKB Andi M. Ramli dalam pernyataannya kepada media mengklaim partainya mendapat jatah tiga kursi menteri di pemerintahan Jokowi-JK. Dia menyebutkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal PKB Imam Nahrawi, dan Rusdi Kirana akan diajukan kepada tim transisi pemerintahan Jokowi-JK sebagai kandidat menteri.
Tak hanya itu, sempat beredar kabar, karena besarnya kontribusi PKB dalam kemenangan Jokowi-JK pada pemilu presiden kemarin, partai yang identik dengan warna hijau ini akan mendapat jatah sepuluh kursi menteri. PKB sebagai salah satu anggota koalisi penyokong Jokowi-JK diperkirakan berhasil meraup sekitar 9 persen suara buat Jokowi dalam pemilu lalu.
"Saya juga mendengar kabar itu," kata Rusdi. "Tapi jatah sepuluh menteri terlalu banyak, lima juga kebanyakan, tiga juga masih banyak." Kalaupun PKB menginginkan jatah menteri, ia menambahkan, seharusnya sejak awal meminta kepada Jokowi. Namun mereka tak melakukan itu karena berkomitmen dengan koalisi tanpa syarat yang ditawarkan kubu PDI Perjuangan. (Baca: Jokowi Antisipasi Intervensi terhadap Tim Transisi)
Rusdi juga menegaskan partainya tidak merasa kecewa meski tim transisi pemerintahan Jokowi-JK tak melibatkan satu pun kader PKB. "Kami menghormati apa pun keputusan Pak Jokowi, tentu kami tak akan menolak kalau memang nanti ada kader partai yang ditunjuk jadi menteri."
Menurut dia, saat ini yang terpenting bagi PKB adalah telah berhasil membantu memenangkan Jokowi-JK. "Tugas kami dalam pemilu sudah selesai, ke depannya bagaimana, kami menunggu Pak Jokowi."
