Tim Jokowi Bantah Batal Diundang Bahas APBN

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 7 Agustus 2014 23:15 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (13/5). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Andrinof Chaniago, salah satu anggota tim pakar Joko Widodo-Jusuf Kalla, membantah kabar bahwa Jokowi batal diundang pemerintah dalam pembahasan APBN 2015. Dia mengatakan, yang terjadi adalah penundaan saja. "Ditunda sampai keputusan MK keluar," ujar Andrinof kepada Tempo, Kamis, 7 Agustus 2014. (Baca: PPP Sarankan Jokowi Percepat Pengunduran Diri)

Dia mengatakan ide untuk melibatkan Jokowi dalam pembahasan APBN 2015 datang dari SBY. "Kami diundang oleh SBY, bukan kami yang meminta dilibatkan," ujarnya. Maka, menurut dia, tidak mungkin jika undangan ini dibatalkan sepihak.

Dia mengaku mengerti alasan di balik penundaan pembahasan APBN 2015 ini. Jika pembahasan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal, akan timbul polemik baru. Terlebih, SBY berkedudukan sebagai presiden yang harus menjaga netralitas. "Wajar apabila (SBY) memutuskan penundaan sampai MK mengeluarkan putusan," ujar Andrinof. (Baca: KPK Minta Jokowi-JK Tarik Naskah RUU KUHAP-KUHP)

Kemarin, di Istana Negara, Julian Aldrin Pasha selaku juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Presiden membatalkan rencana mengajak presiden terpilih ke acara pelaporan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 di DPR.

Acara itu rencananya akan diselenggarakan pada Jumat, 15 Agustus 2014. Julian mengemukakan alasan pembatalan ini adalah adanya kemungkinan Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan putusan final atas sengketa gugatan pemilihan presiden 2014 pada saat itu.

DINI PRAMITA

Terpopuler:
Ini Rapor Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun
Ahok Curiga, Belum Ada Pejabat DKI yang Dipecat
Hakim Wahiduddin Koreksi Gugatan Prabowo-Hatta
Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI

SHARE: Facebook | Twitter | Whatsapp










Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

24 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

3 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

23 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya