Migrant Care Laporkan Data Pemerasan TKI ke KPK  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 6 Agustus 2014 15:44 WIB

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah pada siang ini mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Anis mengatakan dia datang untuk mengkonsolidasikan data dan mengadvokasi para tenaga kerja Indonesia yang mengalami pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Mendiskusikan advokasi strategis ke depan untuk membongkar seluruh praktek kolusi yang berlangung selama tahunan," kata Anis di gedung KPK, Rabu, 6 Agustus 2014. Menurut dia, dari awal pemberlakuan prosedur pemulangan TKI pada 1986 hingga saat ini, kolusinya tidak pernah tersentuh.

Karena itulah Anis membawa langsung enam TKI yang pernah mengalami pemerasan dengan periode waktu dan negara asal yang berbeda-beda. Di antaranya tahun 2004 dan 2011. Para buruh migran ini tercatat sebagai pekerja di Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. (Baca: Marak Calo TKI di Soekarno-Hatta, Ini Dalangnya)

Anis mengatakan setiap hari terdapat 800-1.000 TKI yang hilir-mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut dia, lebih dari 45 persen dari jumlah tersebut mengalami pemerasan setiap hari.

"Dalam 1 satu hari, 400-500 orang, bahkan bisa lebih, yang diperas. Ada sepuluh modus berlangsung dari tahun 1986. Ini sistematis," ujarnya. Dia menduga pemerasan TKI ini melibatkan banyak institusi. Soalnya, pemulangan pahlawan devisa itu dikelola banyak pihak, seperti polisi, TNI, Angkasa Pura, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, serta perusahaan swasta.

"BNP2TKI Melanggengkan era sebelumnya. Alih-alih reformasi yang didorong, tapi sama sekali tidak," katanya. (Baca: KPK dan Migrant Care Koordinasi Soal Pungli TKI)

Sebelumnya, KPK bersama Bareskrim Polri serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan menggelar inspensi mendadak untuk memantau pelayanan pemulangan TKI di Soekarno-Hatta pada 26 Juli lalu. Tim gabungan itu berhasil mencokok dua anggota Polri, satu anggota Pomdam Jaya, dan 15 preman yang diduga melakukan pemerasan. Seusai operasi, KPK menyatakan akan menelisik keterlibatan pihak lain. Termasuk kemungkinan keterlibatan BNP2TKI.

LINDA TRIANITA

Berita Terpopuler:

Tabrak Bocah, Bus Tenjo-Kalideres Dibakar Warga
Pendukung Prabowo Terobos Barikade dengan Motor
Moreno Soeprapto Yakin Prabowo-Hatta Menang
Pria Berjanggut Dilarang Naik Bus di Xinjiang

SHARE: Facebook | Twitter

Berita terkait

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

16 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

19 Februari 2024

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

2 Februari 2024

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

2 Februari 2024

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

25 Januari 2024

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

19 Januari 2024

Pekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini

Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

9 Desember 2023

Mahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal

Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.

Baca Selengkapnya

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

28 November 2023

2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC

CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.

Baca Selengkapnya

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

24 November 2023

Jadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia

Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.

Baca Selengkapnya

Polisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal

11 November 2023

Polisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal

Sudah bayar Rp 60 juta gagal jadi TKI di Jepang gara-gara visa turis ditolak di Imigrasi. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang gagal.

Baca Selengkapnya