Soal Data Gugatan Tim Prabowo, Ini Tanggapan KPU  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 5 Agustus 2014 16:17 WIB

Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiansyah. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiansyah enggan mengomentari lemahnya berkas-berkas gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami tidak mau menuding mereka (tim advokasi Prabowo-Hatta) tidak siap dalam menyusun berkas gugatan," ujarnya, Selasa, 5 Agustus 2014. (Baca: Hamdan Jamin MK Objektif Tangani Sengketa Pilpres)

Menurut dia, KPU juga tidak ingin mengklaim akan memenangkan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

"Kami tidak mau mengklaim kami akan menang, walaupun banyak kekurangan dalam berkas gugatan mereka," kata Ferry di KPU, Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. (Baca: MK Jamin Bukti Gugatan Prabowo Aman)

Seperti diberitakan, ada beberapa kejanggalan dalam berkas gugatan yang diajukan oleh tim advokasi Prabowo-Hatta. Beberapa kejanggalan itu seperti, jumlah suara pengguana hak pilih tak sama dengan surat suara sah, rekomendasi pemilihan suara ulang tak digelar, jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan yang sangat besar di sejumlah tempat pemungutan suara, dan persentase jumlah suara tak mencapai 100 persen. (Baca: Selama Sidang, Polisi Kawal Hakim Konstitusi)

Dan adanya penggelembungan suara yang dinilai menguntungkan kubu Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Selain itu, Ferry juga tidak ingin jika masyarakat melihat KPU dianggap sedang berkonflik dengan kubu Prabowo-Hatta. "Status kami hanya termohon, kubu Prabowo-Hatta pemohon, dan kubu Jokowi-Jusuf Kalla yang berkaitan," ujarnya.

GANGSAR PARIKESIT

Baca juga:
Pengamat: Cara Represif Tak Efektif Hambat ISIS
AFF 2014, Indonesia Tantang Filipina dan Vietnam
Ini Akibat Diet Ekspres, Waspadalah!
CT: Ekspor Freeport Kerek Neraca Perdagangan

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

52 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya