Joko Widodo bersama perwakilan partai pendukung di kantor DPD PDI-P Jawa Timur di Kendangsari, Surabaya, 14 Juli 2014. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya - Ketua DPD PDIP Jawa Timur Sirmadji Tjondro Pragolo meminta agar mereka yang terpilih sebagai menteri dalam kabinet bentukan Joko Widodo sebaiknya meninggalkan jabatan di luar kementerian tersebut. "Apakah dia itu pengurus partai, apakah pengurus ormas. Pokoknya ketika dia sanggup menjadi menteri, dia harus meninggalkan seluruh kegiatan di luar itu," ujarnya ketika dihubungi oleh Tempo, Senin, 8 Juli 2014.
Menurut dia, hal ini sangat penting agar para menteri yang secara langsung berhubungan dengan presiden bisa terfokus dengan baik mengurusi kepentingan publik. "Ketika menjadi menteri, mereka harus satu hati satu kata dengan presiden," ujarnya.
Ketika sebuah partai telah mengizinkan kadernya menjadi menteri yang ditunjuk, itu berarti partai telah mewakafkan mereka kepada negara. Partai-partai tersebut harus merelakan dengan tidak menjadikannya sebagai pengurus partai. "Menteri bisa dari praktisi apa saja, politikus, praktisi hukum ataupun LSM, yang penting bekerja secara profesional," kata dia. (Baca: Warna Kabinet Jokowi Profesional dan Kerja)
Partai Hati Nurani Rakyat pun menyatakan mendukung wacana pengisian kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar tak dijabat ketua umum partai. Di lain pihak, Ketua PKB Marwan Ja'far mengingatkan keberhasilan pemerintahan Jokowi tergantung dukungan partai politik di eksekutif dan legislatif.
Wacana pengisian kabinet Jokowi-Kalla untuk 2014-2019 tersebut mengemuka setelah pasangan ini dinyatakan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum pada pemilu presiden 9 Juli lalu. Meski masih ada tahapan di Mahkamah Konstitusi, partai pendukung pasangan ini telah menyiapkan sejumlah kandidat untuk ikut mengisi kabinet.
