TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, mengklaim mayoritas pengurus Golkar di daerah menolak pelaksanaan musyawarah nasional (munas) dipercepat menjadi Oktober 2014. Mereka ingin seluruh pengurus partai menaati rekomendasi munas di Pekanbaru pada 2009, yakni munas berikutnya digelar pada 2015.
"Kami berangkat dari ketentuan yang berlaku. Rekomendasi munas di Riau pada 2009 adalah keputusan tertinggi partai," kata Ridwan, saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Juli 2014. Sebelumnya, sejumlah tokoh Golkar meminta munas untuk mengganti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical digelar tahun ini. (Baca: Ical Diyakini Bakal Jegal Agung Laksono)
Menurut Ridwan Bae, sikap menolak munas tahun ini telah disepakati 29 dari 33 Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar dalam pertemuan partai di Hotel Four Seasons, Jakarta, 19 Juli lalu. "Mereka sepakat Munas diselenggarakan pada 2015," ujar Ridwan. (Baca: JK Sepakat Munas Digelar Oktober)
Sikap ini, kata Ridwan, dimatangkan lagi dalam pertemuan lanjutan di Bali, 24 Juli lalu. Dia mengatakan 27 dari 33 Ketua DPD Golkar yang hadir di pertemuan itu sepakat munas tak dipercepat. (Baca juga: Agung Laksono Optimistis Gantikan Ical)
Polemik pelaksanaan Munas Golkar terus menimbulkan pro dan kontra di internal partai beringin. Kubu penentang Ical ingin munas digelar paling lambat 8 Oktober 2014 atau berpatokan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Sedangkan kubu Aburizal Bakrie ingin munas dilaksanakan sesuai rekomendasi munas sebelumnya, yakni pada 2015.
Menurut Ridwan, pengurus daerah berharap dua kubu yang berbeda pendapat bisa duduk bersama untuk menyelesaikan polemik pelaksanaan Munas Golkar. "Dalam pertemuan itu, tanggalkan semua kepentingan pribadi yang dibalut kepentingan partai," katanya.
