TEMPO.CO, Jakarta - Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong, Yuli Riswati, menganggap tak aneh terhadap pemerasan TKI ketika tiba di bandar udara. Yuli bahkan pernah diperas pada tahun 2008. "Saya pernah mengalaminya di Bandara Juanda dan Bandara Soekarno-Hatta," kata Yuli melalui pesan teks kepada Tempo, Sabtu, 26 Juli 2014. (Baca: Kisah Mutmainah, Korban Pemerasan di Soekarno-Hatta)
Yuli yang bekerja di Hong Kong sejak 2007 mengisahkan pengalamannya itu. Ia pulang dari Hong Kong, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, dan seseorang meminta uang untuk membayar berbagai hal yang tak jelas. Ia, sebagaimana para TKI pada umumnya, tak bisa melawan permintaan petugas tersebut. (Baca: Kejanggalan Saat Sidak Pemerasan TKI)
"Saya belum berani (menolak) atau (belum) cukup memahami peraturan,” kata Yuli. “Jadi mau aja diminta bayar Rp 500 ribu.”
Berikutnya, ia pun diperas saat di Bandara Juanda. Namun Yuli berani menolak permintaan petugas itu. Biasanya, pemeras meminta uang administrasi bandara, mendata TKI, dan memaksa untuk mencarikan jasa travel. "Saya pun berani menolak, bahkan meminta mereka menunjukkan kartu tanda kerja,” kata wanita berjilbab ini. “Mereka ngamuk hampir mukul saya."
Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu lalu, menahan 14 orang, termasuk seorang polisi dan seorang tentara, saat inspeksi mendadak di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Inspeksi ini berkaitan dengan pemerasan yang kerap dialami TKI.
Yuli juga menceritakan bagaimana pemeras memanfaatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Ia pernah didenda dengan dalih tak memiliki kartu tersebut. Ia bahkan sampai diancam penerbangannya dibatalkan apabila ngotot tak mau membayar. Tak jarang, TKI yang menolak dicaci dan diancam. (Baca: Lima Jebakan Buat TKI di Bandara Soekarno-Hatta)
AISHA SHAIDRA
Baca juga
Polisi Militer Periksa Personel TNI AD Pemeras TKI
KPK: Tata Kelola TKI Buruknya Sudah Menahun
TKI Dihadang Tiga Masalah di Bandara
Berita terkait
Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum
8 jam lalu
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaEks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi
10 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa
12 jam lalu
Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya
15 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
1 hari lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
1 hari lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaSoal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca SelengkapnyaLaporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
2 hari lalu
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.
Baca Selengkapnya