Seorang wisatawan domestik berfoto di jalan Malioboro, Yogyakarta, (28/12). TEMPO/Pribadi Wicaksono
TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta bakal mencabut izin juru parkir nakal di kawasan Malioboro. Para juru parkir masuk kategori nakal bila menaikkan harga karcis parkir seenaknya atau tidak memberikan karcis pada pemilik kendaraan.
"Kalau sampai melanggar, akan dicabut izinnya," kata Wakil Walikota Yogyakarta Imam Priyono, Jumat petang, 25 Juli 2014. "Semua pengelola dan petugas parkir itu sudah kami kantongi database-nya, siapa saja, di titik mana tugasnya, jadi gampang sekali mengawasi mereka."
Keberadaan para juru parkir di kawasan Malioboro kerap kali mendapatkan keluhan dari masyarakat yang mengunjungi kawasan itu. Khususnya seperti saat liburan panjang seperti ini karena kendaraan roda dua dan roda empat dari luar kota mulai memadati pusat belanja itu.
Para juru parkir di Malioboro tercatat mengelola sekitar 60 titik dengan petugas resmi sekitar 200 orang lebih. Aktivis Forum Pemantau Independen Kota Yogya, Baharuddin Kamba, mengatakan sempat mendapati sejumlah juru parkir menerapkan harga tiket parkir dua kali lipat untuk sepeda motor mendekati libur Lebaran ini.
"Tiket parkir sepeda motor yang harusnya Rp 1.000 dipatok menjadi Rp 2.000," katanya. Harga karcis tambah melambung jika pengunjung memarkir kendaraan mereka di kawasan padat, seperti depan Mal Malioboro hingga depan Gedung DPRD Yogyakarta.
Sering kali, lanjut Kamba, para juru parkir itu juga tidak menyertakan tanda bukti karcis kepada warga yang menitipkan kendaraannya. Tindakan itu menyalahi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir.
Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Malioboro Syarif Teguh Prakosa menyatakan pendapatan parkir Malioboro tahun ini ditargetkan sekitar Rp 3 miliar. Angka tersebut berdasarkan pengadaan bonggol karcis. "Juru parkir dapat 25 persen dari setiap karcis yang ditarik, sehingga tanda bukti itu harus jelas perhitungannya," kata dia. Misalnya dari tarif sepeda motor Rp 1.000, maka Rp 250 untuk jasa petugas parkir dan Rp 750 masuk kas daerah.
