TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia menyiapkan 22.500 personel untuk mengawal pleno terbuka rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, 22 Juli 2014. "Polisi akan ditempatkan pada empat ring pengamanan dengan tugas berbeda," kata Kapolri Jenderal Sutarman dalam acara deklarasi damai relawan Prabowo dan Jokowi di Balai Kartini, Ahad, 20 Juli 2014.
Menurut dia, sistem pangamanan ring pertama berada di dalam gedung. Petugas berpakaian preman akan memantau kondisi di dalam gedung. Jika terjadi masalah, petugas tersebut dapat memberikan informasi ke luar. Ring kedua berada di luar gedung untuk pengamanan. Adapun ring ketiga, petugas menggunakan water canon untuk menghalau masa yang mungkin rusuh. Lalu, di ring keempat, petugas mengamankan jalan-jalan akses menuju ke Jalan Diponegoro.
Sutarman berharap deklarasi damai dapat bergulir hingga lapisan masyarakat di daerah untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan. "Polisi akan bertindak tegas kalau ada yang melanggar dan mengganggu kedamaian," ujarnya.
Sutarman menuturkan pengamanan KPU juga dibantu oleh 450 personel TNI. Daerah-daerah yang rawan di Jakarta sudah diperhitungkan. Jadi, suara rakyat yang selama ini sudah diberikan dapat diamankan. "Akses-akses dari daerah sekitar menuju Jakarta sudah dipantau di hari pengumuman," ujarnya.
AMOS SIMANUNGKALIT
Berita terkait
Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
1 hari lalu
Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas
1 hari lalu
Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
1 hari lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU
4 hari lalu
Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi
5 hari lalu
ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.
Baca SelengkapnyaMarak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun
5 hari lalu
Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.
Baca SelengkapnyaMengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya
5 hari lalu
Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?
Baca SelengkapnyaCara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya
5 hari lalu
Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.
Baca SelengkapnyaBuka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati
5 hari lalu
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaSidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK
6 hari lalu
7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.
Baca Selengkapnya