TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Slamet Soebiyanto dan Panglima Tentara Laut Diraja Malaysia Laksamana Datuk Seri Mohamed Anwar Mohamed Nor dalam minggu ini akan melakukan pertemuan khusus untuk membahas pertikaian perbatasan laut kedua negara."Dalam satu-dua hari ke depan," kata Deputi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak seperti dikutip kantor berita resmi Malaysia, Bernama, Senin (11/4).Sumber Tempo di TNI AL menyebutkan pertemuan tersebut diagendakan tanggal 14-15 April di Batam. Dalam pertemuan itu juga akan dibahas insiden benturan antara kapal KD Renchong-38 dengan KRI Tedong Naga-819 di perairan sekitar Karang Unarang Jumat (8/4) lalu.Baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia menginginkan kehadiran Kapal Republik Indonesia dan Kapal Laut Diraja Malaysia di perairan Ambalat hendaknya tidak mengakibatkan tindakan provokatif yang dapat menimbulkan konflik. Sebelumnya (Koran Tempo, 11/4) TNI menilai insiden benturan Jumat pagi tersebut bermula dari aktivitas KD Renchong yang berusaha mendekati perairan Karang Unarang untuk mengganggu pembangunan mercusuar Indonesia di karang yang hanya muncul saat air laut surut tersebut.Kapal milik Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) tersebut bergerak dari arah utara di perairan Tawau mendekati perairan Karang Unarang dengan kecepatan tinggi untuk menimbulkan gelombang sehingga bisa mengganggu pembangunan suar. KRI Tedong Naga yang sedang melakukan patroli pengamanan berusaha mengusir KD Rencong agar menjauh dari perairan Karang Unarang. Terjadi gesekan hingga tiga kali, kemudian KD Renchong bermanuver kembali ke perairan Tawau. Akibatnya, kedua kapal mengalami kerusakan meskipun tidak parah.Namun, Deputi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak kepada kantor berita resmi Malaysia, Bernama, Senin (11/4) membantah peristiwa itu diakibatkan oleh tindakan kapal Malaysia yang memprovokasi. "Tidak sama sekali, masalah provokasi tidak ada. Personel kami tidak pernah melakukan sesuatu yang sifatnya provokatif. Kami berhak berada di daerah itu dan Indonesia menyatakan punya hak juga. Oleh karena itu kami menerima bahwa kedua pihak mengeluarkan klaim pada daerah yang sama," kata dia.Bernama.com/Agus Supriyanto