Bupati Subang Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik  

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 19 Juli 2014 09:02 WIB

Arus mudik di jalur selatan mengalami kemacetan panjang dan mengular di turunan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (4/8). Setelah buka tutup tidak efektif mengurai kemacetan akhirnya polisi menutup jalur Nagreg Tasikmalaya. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Subang - Bupati Subang Ojang Sohandi melarang pemakaian mobil dinas oleh para pejabat untuk kepentingan mudik Lebaran. "Enggak boleh (dipakai mudik Lebaran)," ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 19 Juli 2014.

Menurut Ojang, soal larangan menggunakan kendaraan dinas buat kepentingan pribadi saat Lebaran itu sudah aturan mainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kemendagri.

"Artinya, kami harus tunduk pada aturan yang ada," kata Ojang. Ia menyarankan memakai kendaraan pribadi buat yang sudah punya dan menggunakan kendaraan jasa rental buat yang belum punya. (Baca: Cegah Delay, Citilink Tambah Petugas Check-In)

Ojang mengancam menjatuhkan sanksi jika ada pejabat eselon II dan III yang memakai kendaraan dinas itu jika ketahuan membandel.

"Sanksinya sesuai aturan yang berlaku," ucap Ojang, tanpa merinci sanksi apa saja yang akan diterapkan jika benar-benar ada pejabat yang melanggar. (Baca: Arus Mudik Via Tol Palikanci Bakal Naik 26 Persen)

Kepala Dinas Penndidikan Kabupaten Subang Engkus Kusdinar mengapresiasi kebijakan bupati tersebut. "Saya taat azas, pasti menuruti larangan itu," ujarnya.

Kusdinar mengaku akan mengandangkan sementara mobil dinasnya selama libur mudik Lebaran. "Pakai kendaraan pribadi rasanya lebih aman dan nyaman," katanya.

NANANG SUTISNA










Berita terpopuler:
Penumpang MH17 Punya Firasat Bakal Celaka
MH17 Lewat Dekat Zona Perang Demi Irit BBM?
Tembak Jatuh MH17, Pemberontak Tertawa
Komnas HAM Pastikan Pemanggilan Paksa Kivlan Zen
Ada 11 WNI di Malaysia Airlines MH17
Pesawat Malaysia Airlines Jatuh di Ukraina





SHARE: Facebook | Twitter



Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

7 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

10 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

48 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

54 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya