TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Tim Advokasi calon presiden Prabowo-Hatta, Habiburokhman, mengatakan akan menurunkan tim ke tiga provinsi untuk menelaah dan mengatasi potensi kecurangan penghitungan suara Pemilu Presiden 2014. Tim yang terdiri atas 13 orang itu akan ditugaskan ke Aceh, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

"Dari tiga daerah itu, kami mendapatkan informasi aparat kepolisian memaksa penyelenggara untuk menandatangani formulir C1 versi mereka," kata Habiburokhman saat dihubungi Senin, 14 Juli 2014.

Habiburokhman merasa aneh dengan permintaan polisi itu. Alasannya, tak ada urgensi atas permintaan aparat kepolisian itu. Kepala Kepolisian RI, ujarnya, hanya meminta personilnya untuk mengawasi dan mengamankan terselenggaranya pemilu presiden bukan membuat formulir yang mirip C1. (Baca juga: Modus Kecurangan Pemilu Versi Mahfud Md.).

Pelanggaran lain, kata Habiburokhman, adalah adanya 5.841 kasus di tempat pemungutan suara Jakarta. Di Jakarta, ujarnya, ada sekitar 227.984 orang yang bukan warga Jakarta mencoblos tanpa ada formulir A5. "Sebagian besar tersebar di Jakarta Barat dan Jakarta Utara," ujarnya .

Tim juga memperoleh informasi seperti politik uang. Di posko calon presiden tertentu, kata Habiburokhman, ada pembagian uang atau sembako disertai selebaran calon tertentu. Politik uang itu, ujarnya, ada di wilayah Banyuwangi Jawa Timur, Jakarta Pusat, dan Tasikmalaya, Jakarta Barat. Di sisi lain, dia juga menemukan banyaknya manipulasi angka saat di rekapitulasi suara. Total suara Prabowo-Hatta yang diprediksi hilang berkisar 1,5-3 persen dari jumlah daftar pemilih tetap.

Habiburokhman menambahkan setelah semua bukti terkumpul, Tim Prabowo-Hatta akan melaporkan ke panitia pengawas pemilu setempat dan Badan Pengawas Pemilu. Dia meminta seluruh pihak untuk jujur dan tidak main-main di pemilihan presiden ini.

SUNDARI