TEMPO Interaktif, Majalengka: Sejumlah penduduk di kecamatan Cingambul, kabupaten Majalengka mengeluhkan pemungutan uang dalam jumlah tertentu oleh aparat desa maupun kecamatan saat mereka mengurus pembuatan kartu miskin. Seperti dituturkan Bapak Cecep, 39 tahun, salah seorang warga di salah satu desa di kecamatan Cingambul, kabupaten Majalengka. "Saat mengurus pembuatan kartu miskin, saya diharuskan membayar Rp 100 ribu," tuturnya. Namun karena mengaku tidak membawa uang sebanyak itu, bapak empat anak yang hanya bekerja sebagai buruh tani ini, menawar dan akhirnya hanya membayar Rp 50 ribu. Hal senada diungkapkan Maryadi, 34 tahun. Bapak dua anak ini mengaku, ia terpaksa harus mengeluarkan uang Rp 100 ribu saat mengurus kartu miskin. "Padahal setahu saya kartu miskin ini pembuatannya gratis. Kenapa sekarangdiharuskan membayar dengan ongkos yang sangat besar?,"tanyanya. Padahal, kartu miskin merupakan salah satu syarat yang harus diperlihatkan jika berobat ke puskesmasmaupun ke rumah sakit. "Bahkan untuk mendapatkan jatahberas raskin pun kami harus membuktikan diri dengankartu miskin ini," tuturnya. Karenanya baik Cecep maupun Maryadi meminta kepada aparat terkait yang berada di tingkat yang lebih tinggi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. "Kalau ada penduduk yang tidak mampu membayar pembuatan kartumiskin, bisa-bisa nantinya mereka tidak mendapatkanpengobatan dan beras raskin gratis," kata Maryadi. Salah seorang anggota DPRD Majalengka, Pepep SyaifulHidayat, saat dikonfirmasi mengatakan, ia sudah menerima laporan adanya komersialisasi kartu miskin oleh oknum aparat tertentu. "Jumlah yang mereka minta pun bervariasi antara Rp 50 hingga 100 ribu," tuturnya. Nama-nama daerah yang meminta pembayaran dari pembuatan kartu miskin pun saat ini sudah ada di tangannya dan beberapa anggota DPRD lainnya. Pepep berjanji, dalam waktu dekat ini akan segera memanggil pejabat berwenang dalam pembuatan kartu miskin ini. "Jika komersialisasi kartu miskin ini tetap berlanjut, maka saya khawatir tidak ada lagi masyarakat yang akan mengurus kartu miskinini," katnya. Padahal sebagai tindak lanjut dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, masyarakat diharuskan memiliki kartu miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan murah atau gratis serta mendapatkan jatahberas.Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan KeluargaBerencana (DKKB) kabupaten Majalengka, Yayat Sudrajat, menyesalkan adanya oknum aparat yang melakukan komersialisasi pembuatan kartu miskin di beberapadaerah di Majalengka. "Komersialisasi kartu miskintersebut tidak dibenarkan dan secara terang-terangantelah melanggar aturan yang ada," tuturnya. Ivansyah