Surat Suara Kurang, Distribusi ke Banyuwangi Telat

Reporter

Selasa, 1 Juli 2014 21:21 WIB

Petugas keamanan memeriksa tumpukan karung berisi 32,5 juta lembar lebih surat suara beserta logistik pemilihan Gubernur Jawa Barat yang menumpuk diatas atap gedung Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat di Bandung (2/9). Pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk tidak memusnahkan logistik pemilu sampai lima tahun ke depan. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Banyuwangi-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur masih kekurangan 2.631 lembar surat suara meski Pemilihan Presiden 2014 kurang delapan hari lagi. "Kekurangan itu sudah kami laporkan ke KPU. Tapi kami belum dikirimi," kata Komisioner Divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Banyuwangi, Dwi Anggraini, Selasa 1 Juli 2014.


Menurut Dwi, kekurangan surat suara merupakan akumulasi dari surat suara yang rusak dan kekurangan pengiriman dari percetakan.


Kebutuhan surat suara di Banyuwangi sebanyak 1.288.927 lembar. Jumlah itu sesuai pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap 1.262.168 orang dan cadangan 2 persen. Namun percetakan hanya mengirimkan 1.287.411 lembar. Sedangkan surat suara rusak mencapai 1.115 lembar.



Dwi menjelaskan, selain kekurangan surat suara, KPUD belum menerima amplop formulir. Akibatnya, distribusi surat suara yang ditargetkan mulai Senin kemarin, 30 Juni, tertunda. "Distribusi kami rencanakan hari ini."

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Banyuwangi Muhammad Firdaus menyayangkan karena kinerja KPUD setempat lamban. "Idealnya sepekan sebelum pemilu, surat suara sudah sampai di PPK."

Saat ini, PPK baru menerima kotak dan bilik suara. Dia khawatir persiapan di tingkat kelurahan menjadi amburadul karena lambannya distribusi logistik. Apalagi, persiapan pemilu presiden bersamaan dengan puasa Ramadhan.



Advertising
Advertising

IKA NINGTYAS

Berita terkait

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.

Baca Selengkapnya

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

Baca Selengkapnya

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.

Baca Selengkapnya

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.

Baca Selengkapnya

KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.

Baca Selengkapnya