TEMPO Interaktif, Bandung: Jika masih menggunakan mekanisme seperti Jaring Pengaman Sosial, penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) berpeluang besar menciptakan korupsi baru. "Besar korupsinya bisa mencapai 45 persen," ujar Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch (ICW) di Bandung Jumat (1/4).Teten mengatakan, melihat pengalaman penyaluran danaJPS tahun-tahun sebelumnya, sistem penyaluran lewat birokrasi sebaiknya diubah, tidak lagi dipakai untukpenyaluran dana kompensasi. "Jika disalurkan lewatbirokrasi pendidikan, akan bocor di sekitar situ,"katanya.Kebocoran yang mungkin terjadi, katanya, bisa karenasalah alokasi, salah penyaluran, atau karena dialihkanuntuk kepentingan lain. Kecuali, tambahnya, jika pemerintah menunjuk dengan jelas sekolah mana yangdigratiskan dan dengan pengawasan yang dilakukan padatingkat kecamatan. Ini pun memudahkan masyarakat untukturut mengontrol penyimpangannya. "Sebab kita tidakbisa mengandalkan pengawasan resmi dari pemerintah," > ujarnya.Di tempat sama, Direktur Bandung Institute of Governance Studies (BIGS), Dedi Hayadi mengatakantingkat kebocoran kompensasi BBM bisa mencapai 70 persen. "Yang sampai ke tangan siswa kurang dari 30 persen," katanya. Analisa ini, kata Dedi, berdasarkan pada penyaluran yang dilakukan pada 2001 dan 2002. "Apalagi walikota sekarang tidak punya komitmen serius untuk memberantas korupsi," tuturnya.Selain itu, kata Dedi, pemerintah tidak memiliki skalaprioritas. "Misalnya, pemerintah bisa memberi bantuanke organisasi massa sekitar Rp 100 miliar. Kenapa kependidikan tidak bisa," katanya. Dedi juga menyoroti kinerja birokrat yang sering menyebabkan distorsi anggaran. Misalnya, kata Dedi, dari sekian proyek untuk pendidikan, sebagian besar dialokasikan untuk honorarium birokratnya. "Rata-rata antara 40 sampai 50 persen," katanya.Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota KotaBandung Edi Siswadi berjanji untuk menanggulanginya dengan cara melakukan reposisi birokrasi di kalangan Dinas Pendidikan Kota Bandung. "Walaupun saya memilih> dikecam berbagai pihak karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, masa bodoh, saya tidak peduli. Dipecat pun saya siap," ujarnya. Rana Akbari Fitriawan/Fitri Yulianti