Bakar Pos Keamanan, Puluhan Warga Malili Ditangkap  

Reporter

Jumat, 27 Juni 2014 18:30 WIB

Seorang warga melempari aparat polisi saat terjadi bentrokan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/2). Bentrokan terjadi akibat sengketa tanah antara warga Pandan Raya dengan seorang pengusaha yang dinilai salah alamat. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Malili - Kepolisian Resor Luwu Timur menangkap 57 orang terduga pelaku pembakaran pos pengamanan PT Sinar Indonesia Merdeka (Sindoka), Jumat, 27 Juni 2014. Puluhan warga yang ditangkap ini diduga terlibat langsung dalam aksi pembakaran pos pengamanan perusahaan kelapa sawit yang saat itu dijaga sejumlah anggota Brigadir Mobil (Brimob) dan satuan pengamanan internal PT Sindoka.

"Kami mencokok mereka yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran dua pos pengamanan milik PT Sindoka," ujar Kapolres Luwu Timur, Ajun Komisaris Besar, Rio Indra Lesmana, Jumat, 27 Juni 2014. (Baca juga: Sengketa Lahan Karawang Dimenangkan Agung Podomoro)

Pembakaran dua pos pengamanan, Kamis, 26 Juni 2014, diduga dipicu oleh kekesalan warga Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, yang mengklaim sebagian areal perkebunan hak guna usaha (HGU) PT Sindoka milik sejumlah warga.

Selain menangkap, polisi juga menyita 30 senjata tajam seperti parang dan badik yang diduga digunakan warga untuk mengintimidasi manajemen Sindoka, sebelum berlangsungnya aksi pembakaran.

Sejumlah pertemuan dan mediasi yang dilakukan pemerintah daerah maupun kepolisian selama ini tidak menuai hasil. Kedua belah pihak tetap saling klaim terkait dengan status kepemilikan lahan. Bahkan, Keputusan pengadilan tinggi Makassar hingga upaya banding yang dilakukan kedua kubu sampai ke Mahkamah Agung juga terkesan diabaikan.

Kondisi semakin diperparah, ketika manajemen PT Sindoka, membuat pagar pembatas di atas lahan seluas 3.500 hektare yang diklaim memiliki HGU. Sebaliknya, sejumlah warga setempat tetap melakukan aktivitas perkebunan di dalam areal yang diklaim PT Sindoka dengan dalih sebagian lahan memiliki sertifikat atas nama warga.

"Pembakaran pos pengamanan terjadi di pos dua dan pos 3 sekitar pukul 14.05 Wita dan berlanjut hingga pukul 16.00 Wita, Kamis sore, 26 Juni," tuturnya.

Mendengar adanya pembakaran, ratusan personel Polres Luwu Timur yang turun ke lokasi terkendala dengan hujan lebat, sehingga para pelaku pembakaran tidak sempat ditangkap.

Sebenarnya, Pemerintah daerah Luwu Timur melalui Camat Mangkutana, Satri, bermaksud menggagas mediasi lanjutan untuk mempertemukan warga dengan manajemen PT Sindoka. Namun mediasi tersebut urung dilaksanakan karena warga merasa tidak ada gunanya pertemuan dilakukan dan semakin menambah masalah. (Baca juga: Tanah Dieksekusi, Kampung Bugis di Denpasar Rusuh)

HASWADI

Berita Lain
Apa Saja Fitur Unggulan di Android L?
Roy Suryo Buka-bukaan Soal Ahok
Jurnalis Allan Ungkap Pembunuhan Aktivis Aceh

Berita terkait

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

6 Februari 2024

Kasus Kades Tipu Dokter di Tangsel Disidangkan Hari Ini, Kerugian Rp 1,7 Miliar

Ada empat bidang tanah yang dijual oleh Kades AB ternyata bermasalah, sehingga korban dirugikan hingga Rp 1,7 miliar.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

23 Januari 2024

Mahfud MD Kritik Aparat saat Tangani Sengketa Tanah, 4 Masyarakat Adat Ini Terancam Digusur

Mahfud MD kritik aparat saat tangani sengketa tanah yang juga libatkan masyarakat adat

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

21 Januari 2024

Mahfud Md Bilang Akan Tertibkan Birokrasi Pemerintah dan Aparat untuk Hindari Konflik Masyarakat Adat

Menanggapi tingkah aparat, Mahfud Md mengatakan akan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

8 Desember 2023

Menteri ATR Harap Aset Kesultanan dan Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan di DIY Terjaga

Hadi Tjahjanto menjamin keistimewaan pengelolaan pertanahan dan aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Baca Selengkapnya

Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

7 Oktober 2023

Konflik Lahan di Seputaran Jakarta yang Tak Ingin Jadi Rempang Kedua, Bersengketa dengan Penguasa

Konflik lahan tidak hanya terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, tetapi juga di beberapa daerah. Ada yang bersengketa dengan TNI.

Baca Selengkapnya

Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

5 September 2023

Bentrokan di Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, 130 Polisi Dikerahkan

olres Jakarta Utara mengerahkan 130 anggotanya untuk berjaga di lokasi bekas kebakaran Kapuk Muara usai terjadi bentrokan

Baca Selengkapnya

Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

29 Agustus 2023

Sengketa Tanah Dago Elos Bandung, Warga Lapor Lagi ke Polda Jabar

Kuasa hukum mendampingi 4 warga Dago Elos yang melapor ke polisi. Materi serupa telah 3 kali disampaikan ke Polda Jabar dan Polrestabes Bandung.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

31 Juli 2023

Sidang Sengketa Tanah, Paramount Land Kalah Gugatan Hampir 8000 Meter Persegi

Dua kelompok saling berhadap-hadapan saat sidang pembacaan sita jaminan yang digelar PN Tangerang di sebuah klaster perumahan milik Paramount Land.

Baca Selengkapnya

Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

27 Juni 2023

Kronologi Viralnya Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Pengembang Serobot Lahan

Warga perumahan di Bekasi yang terkungkung pagar beton ternyata berawal dari penyerobotan lahan oleh pengembang.

Baca Selengkapnya

Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

27 Juni 2023

Warga Perumahan di Bekasi Terkungkung Pagar Beton, Satu Rumah Terancam Dibelah

Sebuah rumah di kompleks perumahan Cluster Green Village, Kota Bekasi, terancam dibelah buntut sengketa tanah pengembang dengan pihak ketiga.

Baca Selengkapnya