TEMPO.CO, Jakarta - Tulus Abadi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas biaya subsidi kereta api kelas ekonomi, jarak menengah, dan jauh, Senin, 23 Juni 2014. Ia mengatakan kereta api tersebut adalah transportasi massal masyarakat kelas menengah dan bawah. Karena itu, subsidi pada transportasi ini perlu diprioritaskan.

"Kalau terjadi kekurangan biaya operasional di KAI, pemerintah harus menutupi, bukan malah memangkas anggaran subsidinya," kata Tulus Abadi. Ia mengatakan pemerintah seharusnya memberikan subsidi kepada transportasi kelas ekonomi semaksimal mungkin.

"Harusnya subsidi energi yang Rp 250 triliun lebih itu yang dipotong, bukan subsidi kereta ekonomi yang dipotong," kata Tulus. PT KAI akan menghadapi kekurangan biaya operasional karena adanya pembengkakan biaya BBM kereta ekonomi.

Tulus mengatakan kekurangan biaya operasional ini secara pasti akan berdampak pengurangan kualitas pelayanan dan bahkan penurunan kualitas dalam aspek keselamatan. Ia mengatakan, untuk menghindari adanya penurunan kualitas pelayananan dan keselamatan ini, pemerintah tidak boleh melalukan pemotongan anggaran. Pemerintah justru berkewajiban menutupi kekurangan biaya operasional yang dialami PT KAI.

Sebelumnya, PT KAI mengatakan tarif kereta ekonomi jarak menengah dan jauh akan naik per 1 September 2014. Direktur Komersial KAI Bambang Eko Martono mengatakan kenaikan tarif itu menyusul pemangkasan anggaran kontrak public service obligation (PSO). Tahun ini, PT KAI semestinya mendapat dana PSO sebesar Rp 1,22 triliun. Tapi nilai itu dipangkas menjadi Rp 871,5 miliar.

MAYA NAWANGWULAN

Terpopuler
Ahok Sebut Ultah Jakarta Kali Ini Terasa Pahit
Dirampok, Caddy Golf Melawan dengan Tendangan Maut
Rapor Merah DKI, Jokowi Diminta Mundur