Kemenpera Ancam Cabut Izin Pengembang Tak Patuh

Reporter

Senin, 23 Juni 2014 06:39 WIB

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz memberikan sambutan dalam wisuda sarjana sekolah tinggi ilmu tarbiyah Desa Bulurejo, Jombang, Jawa Timur, (23/6). Kemenpera tahun ini sampai 2014 menargetkan bisa menuntaskan 1,5 juta pembagunan rumah swadaya dari total 4,8 juta rumah tidak layak huni yang tersebar di 33 provinsi. ANTARA/Syaiful Arif

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan Djan Faridz mengancam akan mencabut izin pengembang yang tak memenuhi aturan hunian berimbang. Bila terjadi kekurangan pasokan hunian akibat pencabutan izin itu, Kemenpera menyatakan pemerintah siap membangun rumah.

“Pemerintah yang akan membangun rumah bila pengembang disegel semua,” kata Agus Sumargiarto, Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera, ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 22 Juni 2014.

Menurut Agus, pencabutan izin tidak akan dilakukan oleh Kemenpera, melainkan diserahkan ke pemerintah daerah setempat. Bila pengembang berkomitmen akan membangun hunian berimbang, izin akan dikembalikan. “Kami akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini,” kata Agus lagi.

Presiden Direktur PT HK Realtindo Putut Ariwibowo menuturkan belum mendapat pemberitahuan apa pun, baik dari Kemenpera maupun pemerintah daerah tentang ancaman pencabutan izin ini.

Menurut dia, PT HK Realtindo saat ini sedang menyiapkan laporan untuk Kemenpera terkait aktivitas perusahaannya dalam memenuhi aturan hunian berimbang. “Kami sudah siapkan 100-200 unit rumah susun sederhana yang siap dipasarkan tahun ini,” kata Putut.

Salah satu alasan pengembang kesulitan membangun hunian berimbang adalah ketersediaan tanah dan harganya yang terus melambung, terutama untuk daerah DKI Jakarta. Dalam aturan hunian berimbang disebutkan pengembang yang membangun hunian mewah juga harus membangun hunian untuk kelas menengah dan bawah dengan proporsi 1:2:3.

“Biaya pembangunan rumah sederhana itu bisa lebih tinggi dibanding harga maksimal yang ditetapkan pemerintah,” tutur Ishak Chandra, Managing Director Corporate Strategy Sinar Mas Land.

Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengatakan bahwa subsidi silang harus dilakukan pengembang bila tak ingin merugi karena membangun rumah sederhana. “Penetapan harga rumah sederhana disesuaikan dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah. Prinsipnya subsidi,” ujar Sri.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Berita lain:
Jokowi Siapkan Pertanyaan Khusus untuk Prabowo
Satelit Pantau 250 Hotspot, Riau Kembali Terancam
Timnas Senior Menang 4-0 Atas Timnas Pakistan
Kafe Bercorak Nazi di Bandung Kembali Dibuka
53 Seniman Bandung Gelar Karya Revolusi Mental
Ahok Tolak Pemberian Infinite Card dari Mall

Berita terkait

Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung

2 hari lalu

Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung

Penghuni rumah dinas Psupiptek Serpong mengaku pernah melaporkan BRIN ke Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan aset negara

Baca Selengkapnya

Laba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M

7 hari lalu

Laba Bersih BTN Kuartal I 2024 Tumbuh 7,4 Persen, Tembus Rp 860 M

BTN mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 7,4 persen menjadi Rp 860 miliar pada kuartal I 2024.

Baca Selengkapnya

Pria Bermobil Kepergok Curi Bra Wanita di Perumahan Discovery Bintaro Tangerang Selatan

28 hari lalu

Pria Bermobil Kepergok Curi Bra Wanita di Perumahan Discovery Bintaro Tangerang Selatan

Seorang pria pengendara minibus berwarna putih kepergok mencuri pakaian dalam atau bra milik warga. Aksi tersebut dilakukan di Perumahan Discovery Bintaro.

Baca Selengkapnya

Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

36 hari lalu

Harga Rumah Naik Terus, Bagaimana Cara Belinya? Simak Tipsnya

Seperti yang diketahui, kini harga rumah naik terus. Lalu, bagaimana cara membelinya? Simak beberapa tipsnya berikut ini.

Baca Selengkapnya

Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

44 hari lalu

Dirut BTN Targetkan Laba Bersih Rp 3,8 Triliun pada 2024

BTN mengklaim memperoleh laba pada 2023 sebesar Rp 3,5 triliun dari kehati-hatian penyaluran kredit cost of credit.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

51 hari lalu

Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.

Baca Selengkapnya

Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

53 hari lalu

Lowongan Kerja di SMF Indonesia, Lulusan Hukum dan Akuntansi Bisa Melamar

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk. atau SMF Indonesia membuka lowongan kerja pada bulan ini.

Baca Selengkapnya

Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

3 Maret 2024

Sebut BTN Contoh Bank Sehat dengan Laba Bersih Rp 3,5 Triliun, Erick Thohir Wanti-wanti Ini ke Direksi dan Komisaris

Erick Thohir berharap BTN bisa turut membangun ekosistem pembangunan perumahan yang solutif untuk membantu mengatasi backlog perumahan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

28 Februari 2024

Bamsoet Dorong Pemenuhan Perumahan Rakyat

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dipercaya menjadi Dewan Pembina Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini

30 Januari 2024

Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini

Sri Mulyani mengatakan saat ini Kementerian Keuangan sedang mengurus regulasinya.

Baca Selengkapnya