Para Pekerja Skes Komersial (PSK) menunngu pelangganya sambil menutupi wajahnya dengan koran di dalam sebuah wisma di kawasan lokalisasi Gang Dolly, Surabaya (19/6). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Ponorogo - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta agar pemerintah kabupaten/kota lebih getol melakukan pendekatan persuasif kepada pekerja seks komersial (PSK) dan pihak-pihak yang bekerja di lokalisasi pelacuran di wilayahnya masing-masing.
"Mereka (para PSK) harus disadarkan. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan ulama dan tokoh masyarakat," kata Soekarwo seusai pencangangan Provinsi Jawa Timur Bebas Pasung di Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Jumat, 20 Juni 2014.
Bimbingan dari ulama, menurut dia, akan memberikan pencerahan kepada PSK dari sisi spiritual. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Kesehatan perlu memberikan sosialisasi tentang dampak-dampak seks bebas secara lebih intens. Tidak ketinggalan, peran Dinas Sosial juga penting untuk melakukan rehabilitasi kepada para PSK, misalnya, memberikan pelatihan keterampilan.
Menurut Pak Dhe Karwo--sapaan akrab Soekarwo, upaya itu akan mendukung penutupan lokalisasi prostitusi di Jawa Timur yang ditargetkan tahun ini selesai. Hingga kini, tutur ia, jumlah lokalisasi pelacuran yang tersebar di beberapa kabupaten/kota tinggal 23 tempat.
"Untuk menutupnya tinggal proses saja. Langkah yang dilakukan dengan pendekatan, diajak bicara, dan ini bukan kekerasan."
Dengan pendekatan dan mengajak bicara para pihak terkait, ujar dia, akan meredam gejolak saat sebelum atau setelah lokaliasi ditutup. Baik PSK maupun muncikari diberi uang saku untuk pulang ke rumah dan membuka usaha. Sedangkan bagi warga lain yang bekerja di lokalisasi juga akan diberi bantuan modal.
Hal ini, kata dia, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya sebelum menutup lokalisasi Dolly-Jarak. Para PSK di dua tempat prostitusi itu tidak hanya berasal dari Jawa Timur, tapi juga provinsi lain. "Mereka yang tadinya dari Bandung dipulangkan ke sana," ujar Pak Dhe Karwo.
