TEMPO.CO, Medan - Sekretaris tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mempersilakan publik menilai Prabowo Subianto setelah beredarnya rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Andi mengingatkan, rekomendasi pemecatan Prabowo tak hanya soal penculikan aktivis menjelang kejatuhan Presiden Soeharto.
"Itu akumulasi yang kulminasinya pada 1998 muncul keputusan DKP," kata Andi di Medan, Selasa, 10 Juni 2014. Beberapa penandatangan surat DKP itu memang bergabung dengan Jokowi-Kalla dalam pemilu presiden saat ini. Misalnya Fachrul Rozi dan Subagyo H.S. "Mereka mengatakan, isi surat memang seperti itu," kata Andi.
Andi mengatakan surat rekomendasi itu menghadirkan beberapa fakta yang tak diketahui publik. Misalnya penculikan ternyata dilakukan dua tim, yaitu Tim Mawar dan Tim Merpati. Selama ini, publik hanya tahu bahwa penculikan dilakukan Tim Mawar. "Pemecatan juga bukan hanya kasus penculikan," kata Andi.
Persoalan lain yang disinggung terkait dengan rekomendasi pemecatan adalah kasus di Papua, Timor Timur, dan perilaku kepemimpinan Prabowo. Andi mengatakan perwira tinggi yang bergabung dengan mereka tak mengungkap soal surat ini karena terikat sumpah prajurit. "Sebagai perwira mereka punya etika," kata dia.
Menurut Andi, mereka tak akan menggunakan surat DKP untuk menggugat penetapan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ia membiarkan publik menilai sendiri bagaimana kualitas Prabowo dengan adanya rekomendasi pemecatan itu. Meskipun, kata dia, bisa saja surat itu ditafsirkan Prabowo pernah melakukan perbuatan tercela.
Sebelumnya, surat rekomendasi DKP yang menyidangkan Prabowo Subianto pada 24 Juli 1998 beredar luas di masyarakat. Surat itu itu adalah hasil rapat dewan setelah Prabowo dituding menculik sejumlah aktivis mahasiswa saat terjadinya reformasi 1998. Saat itu, Prabowo berpangkat Letnan Jenderal dan merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad)
Dalam surat bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP itu menyebut sebelas pertimbangan yang melatari rekomendasi pemecatan Prabowo. Antara lain, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi dan disiplin hukum di lingkungan ABRI.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Terkait:
Valid, Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo
Nurul: Keaslian Dokumen Pemecatan Prabowo Diragukan
Luhut: Calon Pemimpin Jangan Marah dan Bikin Puisi
BIN Minta Bocornya Dokumen DKP Soal Prabowo Diusut
Berita Terpopuler:
Takmir Masjid Sesalkan Isi Pengajian Jafar Umar
Debat Capres, KPU: Hanya Moderator Boleh Bertanya
SBMPTN 2014 Diikuti 664 Ribu Peserta
Polisi: Visum Mahasiswa Malaysia Bukan Perkosaan
Satpol PP Malang Razia Pekerja Seks
Jero Wacik Beri Penjelasan di KPK
Slogan Baru Kemenag, Ikhlas Beramal
Menhan Minta Panglima Usut Pembocor Dokumen DKP
Kejaksaan Kembalikan Uang Ridwan Rp 2,06 Miliar
Berita terkait
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaDitugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno
5 Maret 2018
Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan telah mendapat izin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi juru kampanye di Pilkada tiap hari Minggu.
Baca SelengkapnyaFadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi
2 Maret 2018
Fadli Zon mengatakan tawaran agar Prabowo menjadi cawapres Jokowi ditolak karena akan menimbulkan oligarki.
Baca SelengkapnyaKetika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi
1 Maret 2018
Prabowo mengatakan dirinya akan mendengarkan suara partai soal pencalonannya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu
1 Maret 2018
Prabowo mengatakan akan mendatangi kampanye sebanyak mungkin di Pilkada 2018 Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaSoal Deklarasi Prabowo Jadi Capres, Fadli Zon: Masih Lama
27 Februari 2018
Meski Gerindra sudah bergerilya, Prabowo masih belum menyatakan diri akan maju kembali di pilpres 2019.
Baca SelengkapnyaGerindra Masih Cari Tanggal Deklarasi Prabowo sebagai Capres
26 Februari 2018
Fadli Zon juga menuturkan pencalonan Prabowo sebagai capres merupakan harga mati bagi Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaBambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal
26 Februari 2018
Menurut Bambang Soesatyo, pertarungan antara Jokowi dan Prabowo pada pemilihan presiden 2014 sempat menimbulkan gangguan dalam kinerja pemerintahan.
Baca SelengkapnyaJokowi Diprediksi Melenggang jika Head to Head dengan Prabowo
24 Februari 2018
Pemilihan presiden 2019 diperkirakan akan membentuk dua poros, yaitu poros Jokowi dan Prabowo.
Baca Selengkapnya