TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Timor Leste belum mampu memberikan ganti rugi kepada pemerintah Indonesia atas aset-aset BUMN dan swasta maupun aset individu WNI yang ditinggalkan pasca jajak pendapat 1999. Saah satu penyelesaian yang coba ditawarkan salah satunya untuk aset BUMN dan swasta dikompensasikan menjadi penanaman modal asing (Indonesia) di Timor Leste."Prinsip yang kami kembangkan adalah win-win solution karena memang sukar memberikan kategorisasi aset untuk ganti rugi," kata Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa kepada Tempo melalui telepon, Sabtu (19/3). Menurut Marty, Indonesia memahami kondisi ekonomi Timor Lerte sehingga kedua negara telah bersepakat sejak awal, penyelesaian masalah aset Indonesia di bekas provinsi ke-27 tersebut diselesaikan melalui jalur perundingan. "Karena (masalah) aset ini merupakan residual issues akibat pemisahan Timor dari Indonesia," kata dia.Sementara itu, lanjut Marty, mengenai aset-aset milik individu WNI, penghitungan dan ketegorisasinya tidaklah semudah penghitungan aset milik pemerintah. Apalagi Undang-Undang Timor Leste yang mengatur masalah konflik aset belum lagi tergarap tuntas. Registrasi aset-aset tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Sedangkan untuk aset-aset BUMN didaftar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Marty meyakinkan perundingan masalah aset Indonesia ini merupakan salah satu agenda yang manjadi mata acara penting, selain masalah perbatasan.Agus Supriyanto
Berita terkait
WNI Selamat dalam Gempa Taiwan
12 jam lalu
Taiwan kembali diguncang gempa bumi sampai dua kali pada Sabtu, 26 April 2024. Tidak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah ini
Baca SelengkapnyaIOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI
18 jam lalu
IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI
Baca Selengkapnya23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award
21 jam lalu
Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia
7 hari lalu
Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?
Baca SelengkapnyaKemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB
8 hari lalu
Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.
Baca SelengkapnyaMenteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel
10 hari lalu
Sergey Lavrov terhubung dalam percakapan telepon dengan Iran Hossein Amirabdollahian sebelum serangan membahas situasi di Timur Tengah
Baca SelengkapnyaReaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel
11 hari lalu
Serangan Iran ke Israel menuai respon berbeda para pemimpin dunia.
Baca SelengkapnyaMoskow Menyindir Israel yang Tak Pernah Mengutuk Serangan Ukraina ke Rusia
12 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Rusia merasa punya kewajiban mengutuk serangan rudal dan drone oleh Iran ke Israel pada Sabtu, 13 April 2024.
Baca SelengkapnyaIran Panggil Duta Besar Inggris, Prancis dan Jerman karena Mengecam Serangan ke Israel
12 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Inggris, Prancis dan Jerman di Teheran setelah ketiga negara mengecam serangan Iran ke Israel.
Baca SelengkapnyaKementerian Luar Negeri Desak Dewan Keamanan PBB Bertindak atas Situasi di Timur Tengah
12 hari lalu
Kementerian Luar Negeri sangat prihatin atas eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah menyusul Iran dan Israel yang sedang berkonflik.
Baca Selengkapnya
