TEMPO.CO, Bandung - Pangdam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Dedi Kusnadi Thamim mengatakan Jawa Barat menjadi sasaran tim sukses untuk kegiatan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2014. “Karena jumlah daftar pemilih tetap (DPT) paling besar di Indonesia sekitar 33 juta DPT. Tidak salah jika sasaran tim sukses adalah Jawa Barat,” katanya dalam acara silaturahmi dengan tim sukses calon presiden dan wakil presiden, tokoh muda, serta tokoh adat di Kodam III/Siliwangi, Bandung, Kamis, 5 Juni 2014.
Karena itu, Dedi meminta kedua tim sukses menjunjung tinggi sportivitas dalam pelaksanaan kampanye hingga pencoblosan pilpres 9 Juli mendatang. Tim sukses diminta tidak melakukan kampanye hitam, tidak melakukan politik uang, dan tidak melakukan serangan fajar atau pemberian uang atau sembako pada pagi hari sebelum pencoblosan dengan tujuan untuk mengarahkan orang memilih calon tertentu.
Menurut Dedi, Kodam III/Siliwangi mencatat beberapa potensi kerawanan dalam setiap pemilu. Di antaranya politik uang, distribusi logistik terlambat, hingga kerawanan saat rekapitulasi suara, seperti penggelembungan suara.
Adapun kerawanan saat penetapan calon presiden terpilih antara lain penolakan hasil pemilu, menghasut berlebihan, membawa massa untuk menekan lembaga penyelenggara pemilu, kerusuhan, hingga sabotase atau teror. “Jika ditemukan pelaku penyimpangan, berikan sanksi yang tegas,” ucap Dedi.
Setelah ditetapkannya pemenang pemilu pun, kata Dedi, kerawanan juga masih terjadi. Sebab, pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih bisa saja terganjal oleh unjuk rasa dari kubu yang tidak puas dengan hasil pemilu, sabotase, teror, hingga kerusuhan. “Saya berharap ini tak terjadi, dan pemilu kali ini hampir bisa dipastikan satu putaran. Bila ini terjadi bisa menekan ongkos pemilu,” katanya.
Untuk menangkal berbagai potensi kerawanan tersebut, Dedi melanjutkan, Kodam III/Siliwangi akan menurunkan 7.200 personel dengan personel siaga yang disiapkan sebanyak 16 ribu personel. TNI juga akan selalu menjaga netralitasnya sebagai penjaga keamanan bersama kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 2 tentang Netralitas TNI/Polri.
“Selama pemilu legislatif lalu tidak terindikasi ada prajurit yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas. Komitmen ini akan tetap dipegang dalam pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli mendatang,” kata Pangdam.
Gatot, anggota tim sukses Jokowi-Kalla yang hadir dalam acara tersebut, menyatakan kubunya akan menaati aturan pemilu dan melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan kubu lawan. “Kami siap bermain sportif. Untuk mencegah terjadinya black campaign, setiap tim sukses harus memberi tahu tim di bawahnya untuk berpolitik santun,” katanya.
Adapun Aries, anggota tim sukses Prabowo-Hatta, menyatakan bahwa kampanye hitam yang terjadi sekarang ini dilakukan oleh oknum-oknum di luar tim sukses yang ingin memperkeruh suasana pelaksanaan pilpres. “Karena itu, setiap pelaku black campaign harus diungkap dan pelakunya ditindak tegas,” ujarnya.
ENI SAENI
