Gerakan Mahasiswa Peduli Asap RIAU (GEMPAR) melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, (16/03). Gempar menuntut pemerintah mempercepat proses pengentasan kabut asap yang terjadi di Riau. TEMPO/Dasril Roszandi
"Kami berharap seluruh stake holder bidang perkebunan agar siap siaga dan berkoordinasi dengan petugas lapangan," kata Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulher kepada wartawan, Selasa, 3 Juni 2014.
Menurut Zulher, seluruh asosiasi perkebunan memiliki akses wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran lahan sehingga menimbulkan bencana asap. Dia berharap kalangan pengusaha, seperti Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ikut memantau serta mengawasi potensi kebakaran lahan.
Hal serupa ia juga minta kepada para petani swadaya dan plasma agar memantau potensi kebakaran di lahan yang mereka kuasai serta berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan di wilayah masing-masing. "Jangan sampai koordinasi baru terjalin jika kebakaran telah meluas," ujarnya.
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan membawa dampak buruk, baik ekonomi dan kesehatan, bagi warga Riau saban tahun. Bahkan, kabut asap sampai mengganggu negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Peristiwa kebakaran lahan Februari 2014 lalu menelan kerugian ekonomi mencapai Rp 15 triliun dan biaya operasi penanggulangan asap menelan dana Rp 164 miliar.
