Seorang warga dengan wajah di penuhi lumpur berdiri di sisi tanggul seusai memasang puluhan patung manusia lumpur di atas lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, (26/5). TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Sidoarjo - Hari ini genap delapan tahun problem luapan lumpur Lapindo. Juru bicara Sekretariat Gabungan Korban Lumpur Lapindo, Khoirul Huda, menjelaskan berkas yang harus dilunasi oleh PT Minarak Lapindo Jaya berjumlah 13.200 berkas yang sudah diajukan oleh warga korban lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur.
"Yang selesai diganti rugi dengan sistem jual-beli lahan sudah sepuluh ribu berkas, jadi tinggal 3.200 berkas yang belum," kata dia kepada wartawan saat jumpa pers di Perumahan Kahuripan Nirwana Village, Kamis, 29 Mei 2014. (Baca pula: Peringati 8 Tahun Lumpur Lapindo, Warga Istigasah)
Menurut Huda, sepuluh ribu berkas yang sudah selesai itu nominalnya berkisar Rp 3 triliun lebih, sedangkan 3.200 berkas yang masih belum selesai itu nominalnya berkisar Rp 780 miliar. "Tiap berkas itu macam-macam, ada yang masih sisa Rp 1 juta sampai Rp 1 miliar," kata dia.
Untuk melunasi ganti rugi itu, kata dia, Sekretariat mencoba melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah untuk mendapatkan bantuan sebagai dana pinjaman kepada perusahaan. "Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Soekarwo untuk pinjam dana talangan dari Bank Jatim," kata dia.
Namun komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur belum mencapai titik temu hingga kini, sehingga dia akan tetap menunggu kebijakan dari gubernur hingga 30 Juni 2014. "Tanggal itu sesuai dengan deadline yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo," ujar dia.
Dana talangan dari Bank Jatim itu, menurut Huda, diyakini dapat menjadi solusi karena sudah dilakukan pada 2009, yang mana perusahaan Minarak meminjam dana talangan kepada BRI. "Kami tidak mengajukan kepada BRI karena sudah tidak ada dukungan dari berbagai pihak seperti pada tahun 2009," kata dia.
Huda berharap kejadian tahun 2009 itu dapat terulang lagi dengan cara Gubernur Jawa Timur memerintahkan Bank Jatim untuk mengeluarkan danannya sebagai dana talangan. "Jadi nanti perusahaan langsung membayar utang kepada Bank Jatim, tidak kepada warga lagi," kata dia.
Saat itu, para warga korban lumpur Lapindo yang masih belum terlunasi banyak yang menyewa kos-kosan yang tersebar di daerah Porong dan Tanggulangin. (Baca juga: Kunjungi Korban Lapindo, Jokowi: Pemerintah Absen)
