TEMPO.CO, Yogyakarta - Penduduk Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang terancam digusur proyek bandara baru kecewa atas penolakan Sultan menemui mereka. Menurut mereka, sejatinya pemerintah DIY yang punya kewenangan memutuskan proyek bandara itu dilanjutkan atau tidak. Sedangkan pemerintah daerah hanya memberi fasilitas.
“Kalau bicara sama bupati, nanti dia berdalih bukan kewenangan dia memutuskan. Makanya kami ingin ketemu langsung dengan gubernur,” kata juru bicara paguyuban Wahana Tri Tunggal, Martono, Kamis, 29 Mei 2014. Paguyuban ini mewadahi penduduk yang terancam tergusur proyek bandara itu.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menolak menemui warga yang terancam digusur akibat rencana pembangunan bandar udara di Kulon Progo. Menurut Sultan, mestinya Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, yang langsung menemui penduduk. Paguyuban itu menolak pembangunan Bandara Kulon Progo. “Saya belum akan menemui warga. Masa aku langsung? Kan ada prosedur,” kata Sultan, pada Rabu, 28 Mei 2014.
Sultan menjelaskan pemerintah DIY telah membentuk tim percepatan yang dipimpin Sekretaris Daerah DIY Ichsannuri. Tim terdiri dari berbagai bidang yang diampu instansi terkait dengan tugas masing-masing. Tapi, katanya, sosialisasi kepada warga di Kulon Progo mestinya dilakukan pemerintah daerah setempat.
“Wong bupatinya saja belum sosialisasi kok. Masak opo-opo terus langsung aku. Opo dipecat kabeh wae?” kata Sultan.
Tapi, menurut Martono, keinginan mereka bisa bertemu Sultan agar Raja Keraton Yogyakarta itu tahu bahwa penduduk menolak pembangunan bandara. Juga Sultan bisa tahu langsung bahwa penduduk marah terhadap pemasangan patok di lahan mereka. Martono mengatakan, bisa jadi Sultan belum tahu penolakan mereka. “Biar Sultan tahu kalau kami menolak tanpa syarat,” ujarnya kemarin.
Sejauh ini, upaya paguyuban untuk bertemu Hasto telah dilakukan. Tapi, rencana itu mentok. Pemerintah Kulon Progo ngotot hanya wakil paguyuban saja yang berdialog dengan Hasto. Sebaliknya paguyuban menginginkan penduduk bersama-sama datang menemui Hasto dengan wakil mereka sebagai juru bicara.
Tapi, pemerintah Kulon Progo khawatir permintaan paguyuban itu bakal menimbulkan masalah keamanan karena mengerahkan massa. Kekhawatiran itu diakui Martono. “Pengurus (wahana) tidak bisa mengendalikan massa yang menolak,” kata Martono.
PITO AGUSTIN RUDIANA
Berita utama:
Jokowi: Surat ke Kejaksaan Agung Hanya Fitnah
Gus Sholah Kritik Amien Rais Soal Perang Badar
MK Batalkan Undang-Undang Perkoperasian
Berita terkait
Aeropolis Dekat Bandara YIA, Sultan Hamengku Buwono X Minta agar Tak Ada Kawasan Kumuh
5 hari lalu
Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Kulon Progo memilah investor agar tidak menimbulkan masalah baru seperti kawasan kumuh.
Baca SelengkapnyaCerita dari Kampung Arab Kini
6 hari lalu
Kampung Arab di Pekojan, Jakarta Pusat, makin redup. Warga keturunan Arab di sana pindah ke wilayah lain, terutama ke Condet, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaBegini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X
9 hari lalu
Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi
Baca SelengkapnyaSultan Hamengku Buwono X Gelar Open House setelah Absen 4 Kali Lebaran, Ada Jamuan Tradisional
12 hari lalu
Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam X absen gelar open house selama empat tahun karena pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
13 hari lalu
Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
15 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
22 hari lalu
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM
24 hari lalu
OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN
Baca SelengkapnyaRamai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku
33 hari lalu
Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat
35 hari lalu
Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.
Baca Selengkapnya