PPP Yogya Desak Pencopotan Suryadharma Ali  

Reporter

Minggu, 25 Mei 2014 13:25 WIB

Menteri Agama Suryadharma Ali memberi salam kepada jurnalis di rumahnya, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, (23/5). ANTARA FOTO/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta mengatakan telanjur sakit hati dan muak dengan polah ketua umumnya yang sekaligus Menteri Agama, Suryadharma Ali. Partai berlambang Kakbah di Yogya itu berencana mengirim rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat PPP agar secepatnya mencopot tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji itu.

"Pengurus di Yogya dan daerah lain sudah dua kali dikecewakan dengan etika Ketua Umum, kami minta segera dinonaktifkan," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Yogyakarta Fakhruddin, Minggu, 25 Mei 2014.

Sebelum dikecewakan dengan penetapannya sebagai tersangka penyelenggaraan haji, PPP Yogya juga kecewa dengan selingkuh politik Menteri Agama itu. "Saat beliau menghadiri kampanye Partai Gerindra di Jakarta, pengurus dan kader internal banyak yang merasa dilecehkan, termasuk kami di Yogya," katanya.

Percepatan pencopotan Suryadharma dianggap PPP Yogya akan menguatkan gerakan internal dan eksternal partai di daerah.

Misalnya, pada pemilu legislatif kali ini, PPP memperoleh keberhasilan terbaik sepanjang 15 tahun terakhir. Pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009, PPP Kota Yogya tak pernah meraih lebih dari dua kursi di parlemen kota. Namun pada pemilu kali ini mereka mendapat empat kursi.

Selain itu, PPP berhasil menyumbang satu kursi di DPR RI melalui mantan Ketua DPD PPP DIY Syukri Fadholi. "Kondisi kami di daerah sedang membaik, jangan sampai dikacaukan kasus itu," katanya. Sebab itu, PPP Yogya menilai pencopotan Suryadharma agar berfokus pada proses hukum sehingga dapat dipercepat.

"Saat ini PPP juga sudah memutuskan koalisi dengan pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Radasa, jangan sampai terganggu juga," katanya.

PPP merasa masih mati kutu berhadapan dengan publik. Khususnya jika bicara soal perang pada korupsi, mengingat ketua umumnya sedang terlibat dugaan korupsi. "Dalam tiap rapat, selalu dia (Suryadharma) yang dibicarakan, membuat kami waswas," ucapnya.

Ketua DPD PPP DIY Syukri Fadholi di sela mengisi pengajian di Kota Yogya, Sabtu malam, 24 Mei 2014, menuturkan, secara internal, seluruh pengurus PPP DIY sepakat untuk merekomendasikan Suryadharma mundur sementara. "Kami sudah mengusulkan pelaksana tugas partai sementara dipegang Wakil Ketua DPP Imron Pangapi," ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

BPKH: Tak Satu Sen Pun Dana Haji untuk Infrastruktur

24 Januari 2019

BPKH: Tak Satu Sen Pun Dana Haji untuk Infrastruktur

Dana haji diinvestasikan di bisnis penerbangan dan katering jemaah.

Baca Selengkapnya

Sidang Peninjauan Kembali Suryadharma Ali Dimulai Hari Ini

25 Juni 2018

Sidang Peninjauan Kembali Suryadharma Ali Dimulai Hari Ini

Sidang peninjauan kembali mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, dimulai hari ini.

Baca Selengkapnya

Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

4 Juni 2018

Suryadharma Ali Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasus korupsi dana haji.

Baca Selengkapnya

Hati-hati Mengelola Dana Haji

3 Agustus 2017

Hati-hati Mengelola Dana Haji

Setelah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana haji diinvestasikan di proyek infrastruktur. Hal ini memicu kontroversi.

Baca Selengkapnya

Dana Haji Buat Infrastruktur Jalan Terus Saja

2 Agustus 2017

Dana Haji Buat Infrastruktur Jalan Terus Saja

Apalagi, Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan investasi dana haji di proyek infrastruktur dibolehkan asal bermanfaat.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Darmin Soal Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

2 Agustus 2017

Penjelasan Darmin Soal Dana Haji untuk Proyek Infrastruktur

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mendukung penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.

Baca Selengkapnya

MUI Ajukan Empat Syarat Pengembangan Dana Haji  

2 Agustus 2017

MUI Ajukan Empat Syarat Pengembangan Dana Haji  

Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima' di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada Juli 2012, telah membahas pemanfaatan dana haji yang mengendap dari jamaah haji yang masih "waiting list".


Baca Selengkapnya

Polemik Investasi Dana Haji

2 Agustus 2017

Polemik Investasi Dana Haji

Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan hukum publik ini bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Langkah ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan demikian, keberadaan dana haji yang semula dikelola Kementerian Agama secara resmi mulai dipindahkan ke badan ini.

Baca Selengkapnya

Hidayat Nur Wahid: Dana Haji Itu Notabene Milik Umat...

1 Agustus 2017

Hidayat Nur Wahid: Dana Haji Itu Notabene Milik Umat...

Menurut Hidayat, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi Soal Dana Haji: Dihitung yang Cermat, Ini Dana Umat

31 Juli 2017

Pesan Jokowi Soal Dana Haji: Dihitung yang Cermat, Ini Dana Umat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengelolaan dana haji dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

Baca Selengkapnya