Menteri Agama dan juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, menjawab pertanyaan wartawan sebelum melakukan pertemuan dengan Ketua Umum MUI Din Syamsudin di Gedung MUI, Jakarta, (21/4). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Ali Machsan Moesa mengaku tak kaget bila Menteri Agama membawa rombongan untuk beribadah haji. Menurut dia, setiap tahun memang ada jatah haji untuk orang-orang yang dianggap berjasa untuk agama.
"Menteri sejak dulu memang ada semacam kebijakan, mengajukan beberapa kiai dan yang berjasa agama untuk beribadah haji," katanya ketika dihubungi, Jumat, 23 Mei 2014. Ali menuturkan jatah tersebut tak pernah menjadi persoalan.
Namun, sekarang Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap jatah tersebut menyalahi wewenang karena menggunakan dana haji masyarakat maupun uang negara. "Itu proyeknya menteri," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Mengenai sejumlah anggota Komisi Agama dalam rombongan Menteri Agama Suryadharma Ali, Ali mengaku tidak tahu. "Itu saya tidak tahu, KPK yang paling tahu," ujarnya. DPR, kata dia, seharusnya mempunyai anggaran tersendiri untuk mengawasi pelaksanaan haji dan rombongannya secara terpisah. (Baca: Anggito: Pejabat Kementerian Agama Siap Diperiksa)
KPK telah menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 dengan total anggaran Rp 1 triliun. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu disangka menyalahgunakan wewenang dan diduga memperkaya diri atau orang lain atau korporasi.
Dalam surat perintah penyidikan yang dikeluarkan KPK kemarin, tercantum kata "dan kawan-kawan". Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, "dan kawan-kawan" itu merujuk pada keluarga Menteri Suryadharma dan anggota Komisi Agama DPR serta panitia penyelenggara haji yang masuk dalam kuota. (Baca: Tersangka Haji, Suryadharma: Kita Lihat Saja Nanti)
Setelah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana haji diinvestasikan di proyek infrastruktur. Hal ini memicu kontroversi.
Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima' di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada Juli 2012, telah membahas pemanfaatan dana haji yang mengendap dari jamaah haji yang masih "waiting list".
Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan hukum publik ini bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Langkah ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan demikian, keberadaan dana haji yang semula dikelola Kementerian Agama secara resmi mulai dipindahkan ke badan ini.
