Sejumlah jemaah haji asal Indonesia keluar pemondokan karena lift di pemondokan mengeluarkan asap akibat dinaiki melebihi kapasitas (15/11). Foto: ANTARA/pandu Dewantara
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, mengatakan seluruh pejabat Kementerian Agama siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan penyelewengan dana akomodasi haji dengan total anggaran Rp 1 triliun.
"Insya Allah kami semua sebagai pejabat kementerian sudah siap diperiksa," kata Anggito saat hadir dalam konferensi pers di gedung Kementerian Agama, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Mei 2014.
Anggito menegaskan tidak akan ada pejabat Kementerian Agama yang akan mangkir dari pemeriksaan KPK. Seluruh pejabat Kementerian Agama di Indonesia maupun yang bertugas di Arab Saudi siap untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya selama ini.
"Kami siap bertanggung jawab, khususnya di bidang pelayanan haji," ujar Anggito yang pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan 2006-2010 itu.
Kementerian Agama, kata Anggito, bahkan ikut dalam memandu proses pengumpulan bahan dan pengambilan dokumen yang diperlukan oleh penyidik KPK, yang hingga siang ini masih melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Agama.
Kamis malam, 22 Mei 2014, KPK menetapkan Menteri Agama, Suryadharma Ali, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan anggaran akomodasi haji senilai Rp 1 triliun.
Suryadharma Ali dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.
Setelah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dana haji diinvestasikan di proyek infrastruktur. Hal ini memicu kontroversi.
Komisi Fatwa MUI melalui forum ijtima' di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, pada Juli 2012, telah membahas pemanfaatan dana haji yang mengendap dari jamaah haji yang masih "waiting list".
Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan hukum publik ini bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Langkah ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dengan demikian, keberadaan dana haji yang semula dikelola Kementerian Agama secara resmi mulai dipindahkan ke badan ini.
