Berkas Eks Bendahara Gubernur Sulteng Akan Rampung  

Reporter

Rabu, 21 Mei 2014 20:00 WIB

Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Palu - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sedang merampungkan berkas perkara dugaan kasus korupsi dana kepala daerah Sulawesi Tengah senilai Rp 42 milliar dengan tersangka Rita Sahara, mantan bendahara Gubernur Sulawesi Tengah.

“Pemberkasan sudah mulai rampung. Saat ini kita persiapan untuk pelimpahan tahap pertama. Kemudian, setelah dinyatakan lengkap, akan dilanjutkan ke tahap dua untuk penuntutan,” kata koordinator Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Gede Edy Bujanayasa, kepada Tempo di Palu, Selasa, 20 Mei 2014.

Dalam kasus tersebut, kata Edy, pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah baru menetapkan Rita sebagai tersangka. Sedangkan sekitar 15 orang lainnya yang sudah diperiksa masih dalam status saksi.

Edy mengatakan, untuk memperkuat penyidikan mereka pada kasus itu, pihaknya berusaha menghadirkan saksi dari Kementerian Dalam Negeri.

Dugaan korupsi dan pencucian uang dengan tersangka Rita itu berawal dari temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) tahun anggaran 2006-2011. PPATK telah menemukan dana sekitar Rp 20 miliar di rekening pribadi milik tersangka Rita di Bank Sulteng.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Rita, Susilo, mengatakan kliennya tidak bersalah dalam kasus tersebut. Sebab, menurut dia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tidak menemukan pelanggaran pada dana kepala daerah yang disangkakan pada kliennya itu. "Berdasarkan hasil BPKP, tidak ada pelanggaran itu," katanya pada Tempo saat dihubungi, Selasa, 20 Mei 2014.

AMAR BURASE

Berita lain:
Ahok 'Semprit' Jokowi dan Prabowo
Peraih Nilai Tertinggi UN Bandung Tak Suka Baca
Ini Penantang Yamaha R25 dari Kawasaki




Berita terkait

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

21 Juni 2016

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.

Baca Selengkapnya

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

9 Juni 2016

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

15 Maret 2016

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.

Baca Selengkapnya

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

11 Maret 2016

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.

Baca Selengkapnya

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

3 Maret 2016

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

3 Maret 2016

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

Baca Selengkapnya

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

3 Maret 2016

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

Baca Selengkapnya