Sebuah tulisan sindiran terpampang di depan sebuah wisma di kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, (12/5). Berbagai macam spanduk dan tulisan yang di pasang oleh warga dan pekerja lokalisasi ini sebagai bentuk protes atas rencana Pemerintah untuk menutup Dolly. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Warga sekitar lokalisasi Dolly, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, berunjuk rasa menentang penutupan tempat prostitusi tersebut. Anik, seorang warga, malah menganggap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai pembohong dan pengecut.
Alasannya, Anik belum pernah melihat Risma turun langsung menemui warga dan pekerja seks di Dolly. "Saya tidak percaya dengan Risma. Dia bilang akan berikan uang kompensasi, itu tidak ada. Dia juga belum pernah turun menemui warga," kata Anik saat berdemo di kantor Kelurahan Putat Jaya, Senin, 19 Mei 2014.
Menurut dia, seharusnya Risma turun langsung menjaring aspirasi warga yang terdampak penutupan Dolly. Dengan begitu, Risma mengetahui situasi dan kondisi lapangan. Ia menegaskan Risma tidak cukup hanya menunjuk bawahannya untuk mendata dan menyerap aspirasi warga dan pekerja seks di sana.
Anik tak peduli dengan sederet penghargaan dan pujian masyarakat yang dialamatkan kepada Risma. Bagi warga Dolly, Risma kini bukan sosok pemimpin yang mengayomi warga sekitar Dolly. Saat ini, kata Anik, warga dan PSK berharap penutupan Dolly dibatalkan. "Tidak hanya PSK dan mucikari, tapi dampak penutupan juga ke warga dan pekerja lokalisasi lainnya," ujarnya.
Camat Sawahan Muslich Hariyadi mengatakan keluhan warga Dolly segera disampaikan ke Wali Kota Tri Rismaharini. Massa sempat memaksa Muslich untuk meneken nota pernyataan bahwa Camat dan Lurah Putat Jaya menolak penutupan Dolly, tapi Muslich menolaknya. Dia hanya meneken nota kesediaan untuk menyejahterakan ekonomi masyarakat Putat Jaya.
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
9 hari lalu
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
