TEMPO.CO, Subang - Calon Presiden PDI Perjuanagan Joko Widodo mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan peraturan pemerintah tetang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Sebab dalam UU Desa itu termaktub amanah penggenlontoran APBN untuk pembangunan desa yang jumlahnya miliaran.
"Saya berharap, perpres tentang UU Desa segera ditandatangani presiden," kata Gubernur DKI Jakarta nonaktif Jokowi saat berkunjung ke desa di Subang, Ahad, 18 Mei 2014. Tapi, jika sampai akhir jabatannya SBY tidak mau menekennya dan kemudian dia terpilih jadi presiden baru, "Saya akan langsung tandatangani."
Menurut Jokowi, dana perimbangan pusat buat desa itu nilainya cukup besar. Antara Rp 1 hingga 1,2 miliar. Dana sebesar itu, cukup buat mengembangkan usaha bidang pertanian dalam rangka ketahanan pangan.
Seorang anggota Apdesi Kabupaten Subang, Hasan Abdul Munir, mengatakan, saat ini beredar informasi bahwa dana perimbangan desa yang dinanti-nantikan seluruh kepala desa di Indonesia itu, tidak masuk dalam bahasan APBN Perubahan 2014. "Makanya kami khawatir dana perimbangan itu tidak terealisasi pada tahun ini," ujar Hasan.
Mantan Ketua Pansus UU Desa Budiman Sujatmiko, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan bocoran peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU Desa, paling lambat diteken Presiden SBY pada medio Juni 2014. "Realisasi dana perimbangan desa itu sudah bisa dibahas dalam APBN Perubahan 2014," ujar politisi PDIP itu.
NANANG SUTISNA
Berita terkait
PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
5 jam lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya
6 jam lalu
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi
6 jam lalu
Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMarak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
18 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
1 hari lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
1 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
1 hari lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
1 hari lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca Selengkapnya