Peserta Bedah Rumah Kemenpera Diminta Lapor Polisi  

Reporter

Sabtu, 17 Mei 2014 15:18 WIB

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO.CO, Sampang - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) meminta warga Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, melaporkan kasus minimnya material Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ke dua 2014 ke pihak berwajib. "Supaya diusut tuntas, biar jelas siapa yang menyalahgunakan," kata Deputi Menpera, Jamil Anshari, lewat sambungan telepon, Sabtu, 17 Mei 2014.

Jamil mengaku heran, mengapa program BSPS atau bedah rumah di Kabupaten Sampang selalu bermasalah. Dia sudah delapan kali turun ke Sampang, namun permasalahan terkait dengan program bedah rumah warga miskin tak kunjung selesai. "Yang bermain di kasus ini harus ditangkap," ujar dia.

Menurut Jamil, seluruh dana untuk program bedah rumah di Sampang telah disalurkan melalui rekening penerima bantuan sejak Oktober 2013. Dana itu, kata dia, bisa dicairkan selama dua tahap untuk merampungkan program bedah rumah. "Mestinya tidak ada lagi warga kekurangan material, seluruh anggaran sudah kami salurkan," katanya tanpa merinci besaran anggaran BSPS di Sampang. (Baca: Jaksa Geledah Rumah Tersangka Korupsi Bedah Rumah)

Sebelumnya, sejumlah penerima bantuan bedah rumah di Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, enggan melanjutkan program renovasi rumah dari Kemenpera karena bantuan yang diterima lebih sedikit dibanding bantuan tahap pertama. "Saya tidak punya uang buat beli kekurangan material," kata Gincet, 60 tahun, salah satu penerima bantuan BSPS, Jumat, 16 Mei 2014.

Bantuan BSPS tahap kedua yang diterima Gincet hanya berupa 500 batu bata, delapan sak semen dan satu pikap pasir. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan bantuan tahap pertama berupa 1.500 batu bata, 10 sak semen dan satu truk pasir.

Kepala Desa Blu'uran, Mohammad Faruk, membenarkan minimnya jumlah material yang diterima warganya. Namun sebagai perangkat desa, dia mengaku tidak tahu pasti mengapa material yang diterima warganya berkurang drastis sehingga menghambat program bedah rumah. "Saya tidak tahu apa sebabnya, karena saya sebagai kepala desa memang tidak dilibatkan," ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Marga, Kabupaten Sampang, Wahyu Prihartono enggan berkomentar atas kurangnya bantuan material bangunan tersebut. "Masalah ini bukan wewenang kami," katanya.

Dia mengatakan Dinas PU Sampang hanya sebagai fasilitator tingkat daerah dalam program BSPS. Namun untuk pelaksaan di lapangan, kata dia, ada tim lain yang melaksanakan. (Baca: Warga Sampang Ogah Ikuti Program Renovasi Rumah)

MUSTHOFA BISRI


Terpopuler
Pabrik Ditutup, Ratusan Buruh Sampoerna Menangis
Mengaku Kristen, Perempuan Sudan Ini Digantung
Chairul Tanjung Resmi Jadi Menko Perekonomian
Puan Dianggap Tak Pantas Dampingi Jokowi
Jerry Wong Banjir Ucapan Duka dari Selebritas
Pabrik Sampoerna di Lumajang Bertahan Dua Tahun
Anak Menteri Koperasi Tersangka Korupsi Videotron

Berita terkait

Bedah Rumah Kembali Bergulir, Pemkot Jakbar: Per Rumah Dapat Rp 50 Juta

17 Januari 2023

Bedah Rumah Kembali Bergulir, Pemkot Jakbar: Per Rumah Dapat Rp 50 Juta

Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan bedah rumah sedikitnya 136 milik warga berpenghasilan rendah

Baca Selengkapnya

Heru Budi Lanjutkan Program Penataan Kampung Kumuh di 250 RW di Jakarta

6 Januari 2023

Heru Budi Lanjutkan Program Penataan Kampung Kumuh di 250 RW di Jakarta

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal melanjutkan program penataan permukiman kumuh di 250 RW di Ibu Kota

Baca Selengkapnya

Dandan Omah, Program Padat Karya di Kota Pahlawan

21 April 2022

Dandan Omah, Program Padat Karya di Kota Pahlawan

Pekerjaan Dandan Omah ini melibatkan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau pekerja yang berasal dari warga sekitar.

Baca Selengkapnya

1.000 Rumah Kumuh di Kabupaten Tangerang Diperbaiki Tahun Ini

4 Oktober 2019

1.000 Rumah Kumuh di Kabupaten Tangerang Diperbaiki Tahun Ini

Program perbaikan rumah kumuh tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan warga, terutama di kawasan pantai.

Baca Selengkapnya

Rumah di Bantaran Sungai Yogyakarta akan Ditata Ulang

6 Agustus 2019

Rumah di Bantaran Sungai Yogyakarta akan Ditata Ulang

Pemerintah Kota Yogyakarta menggencarkan penataan rumah di kawasan pemukiman kumuh yang berada di bantaran sungai.

Baca Selengkapnya

Selain Dadap, Tangerang Tata Permukiman Kumuh di 4 Lokasi Ini

6 Maret 2019

Selain Dadap, Tangerang Tata Permukiman Kumuh di 4 Lokasi Ini

Penataan kampung nelayan Dadap, Tangerang terhambat karena persoalan sertifikat lahan dan penolakan dari warga.

Baca Selengkapnya

Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

5 Maret 2019

Jika Terpilih, Prabowo Bakal Pisahkan Kementerian PUPR

BPN Prabowo Sandiaga akan memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum jika Prabowo-Sandi terpilih.

Baca Selengkapnya

PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

2 November 2017

PNS, TNI dan Polri Bakal Diikutkan Program Tabungan Perumahan

Pemerintah meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan harga terjangkau melalui program Tapera.

Baca Selengkapnya

Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

24 Oktober 2017

Pengembang Beberkan Hambatan Program Satu Juta Rumah

Direktur Utama PT Menara Tinggi Bertumbuh Tomi Wistan mengatakan para pengembang di pusat dan daerah belum bisa mewujudkan program Satu Juta Rumah.

Baca Selengkapnya

Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

24 Oktober 2017

Program 100 Persen Air Minum Aman PUPR Terkendala Pendanaan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak menampik sulitnya mencapai target 100 persen pelayanan air minum untuk 2019, khususnya terkait pendanaan.

Baca Selengkapnya