PKB: Ramadan, Isu Jokowi Nonmuslim Makin Kencang

Reporter

Editor

Sugiharto

Selasa, 13 Mei 2014 09:53 WIB

Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo di tengah kerumunan warga saat mengikuti jalan santai Sahabat Rakyat di Jalan Jendral Sudirman, Makassar (11/5). Jalan santai yang diikuti ratusan ribu peserta tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Jokowi selama berkunjung di Makassar . TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Semarang - Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah K.H. Yusuf Chudlori memperkirakan kampanye hitam dan fitnah yang menyerang calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo akan makin kuat pada Ramadan nanti. Pemilihan presiden yang jatuh pada 9 Juli nanti bertepatan dengan Ramadan.

"Saat puasa, isu-isu agama sangat sensitif," kata Gus Yusuf, sapaan Yusuf Chudlori, kepadaTempo pada Selasa, 13 Mei 2014. (Baca: Pro-Jokowi Laporkan 'RIP Jokowi' ke Polisi)

Ia menjelaskan kampanye hitam dan fitnah itu antara lain tuduhan Jokowi, nama panggilan Joko Widodo, beragama Nasrani dan keturunan Tionghoa. "Sebagian masyarakat mudah termakan isu kampanye hitam." Maka sebelum Ramadan, fitnah dan kampanye hitam harus bisa diredakan.

Itu sebabnya Gus Yusuf berharap kepada seluruh partai anggota koalisi, tim sukses, dan elemen masyarakat pengusung Jokowi agar merumuskan strategi untuk mengatasinya. "Kami tak ingin Jokowi kalah hanya karena fitnah dan kampanye hitam," ucapnya. Namun, Gus Yusuf juga mengimbau seluruh pendukung Jokowi agar menggunakan cara-cara yang santun dalam menepis fitnah.

Sabtu pekan lalu, PKB mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi. Sebelumnya, Partai NasDem lebih dulu bergabung ke dalam koalisi. Partai Persatuan Pembangunan diharapkan ikut memperkuat. Tapi, hasil musyawarah pada Senin dini hari lalu, PPP resmi menyokong Prabowo Subianto, calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Gerindra bakal memajukan Prabowo bersama PPP, PKS, dan PAN. (Baca: Kubu Pro-Jokowi di PPP Keok)

SOHIRIN

Berita Terpopuler:
Peluang JK Tak Jelas, PPP Batal Dukung Jokowi
Udar Jadi Tersangka Kasus Bus Transjakarta Karatan
Mega Bahas Cawapres Jokowi Rabu Besok
Kubu Pro-Jokowi di PPP Keok

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

6 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

8 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

16 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

17 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya