KPK Pertanyakan Upaya BI 'Mengamankan Pers'  

Reporter

Sabtu, 10 Mei 2014 07:03 WIB

Wapres Boediono tiba untuk memberi kesaksian dalam sidang lanjutan kasus Bank Century di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan (9/5). Boediono akan bersaksi dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan lembaganya sempat mempertanyakan tindakan Boediono, ketika masih menjabat Gubernur Bank Indonesia, menyembunyikan informasi kekalahan kliring Bank Century dari media massa. "Maka itu jaksa penuntut umum KPK mempertanyakan. Mengapa perlu disembunyikan informasi itu?" kata Bambang melalui pesan pendek, Jumat, 9 Mei 2014. (Baca: Redam Kasus Century, BI Disebut Gaet Media Massa)

Ketika bersaksi di persidangan kasus Century untuk terdakwa bekas Deputi Gubernur BI Budi Mulya pada 9 Mei 2014, Boediono menyebut ada upaya "kerja sama" dengan pers agar tak memperparah kondisi krisis ekonomi. (Baca: Boediono Sebut Dana Talangan Century Tentatif)

"Jangan sampai beritanya bisa merusak situasi yang sudah sangat gawat," kata Boediono, yang kini menjabat Wakil Presiden RI. BI, kata dia, kemudian mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia stabil. Namun ia mengaku tak tahu pemimpin media mana yang dikumpulkan saat itu.

Upaya "mengamankan pers" itu terungkap dalam rekaman yang diambil pada Oktober 2008 dan diputar di persidangan. Seorang perempuan mengatakan ingin "mengkondisikan" pemberitaan media. Soalnya, beberapa media mengetahui bahwa yang terjadi pada Bank Century bukanlah krisis, melainkan masalah yang sudah lama ada.

"Sekarang kita enggak bisa ngomong yang lalu sebenarnya. Kita bicara dengan level pemimpin redaksi, persatuan jurnalis Indonesia yang mau bantu," kata suara perempuan itu. Suara tersebut milik Filianingsih, yang saat itu menjabat Kepala Biro Humas BI. Menurut Boediono, waktu itu BI berencana memberikan siaran pers kepada media. "Itu dalam rangka memberikan pers release ke publik," ujarnya.

Boediono bersaksi di bawah sumpah mengenai kebijakan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar Rp 689,394 miliar dan penggelontoran dana talangan atau bailout kepada Bank Century sebesar Rp 6,762 triliun.

MUHAMAD RIZKI | NUR ALFIYAH





Terpopuler
Persib Vs Persija, Viking dan The Jak Tawuran
Ahok Puji Suspensi Bus Scania Empuk
Ini Dia Kesalahan Pertama Van Gaal kepada MU

Berapa Kekayaan Bupati Bogor Rachmat Yasin?
Peserta UN Asal Bali Bunuh Diri, Tweeps Berduka

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

6 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

18 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

18 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

20 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

21 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

22 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya