TEMPO.CO, Bogor - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi masih menggeledah empat kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Raya Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 9 Mei 2014.
Keempat kantor tersebut yakni Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, serta kantor dan rumah dinas Bupati Bogor. "Masih berlangsung dan tim dari KPK datang jam tiga pagi,. Nanti dulu ya, jika sudah selesai saya kasih keterangan resmi, " kata Wakil Bupati Bogor Nurhayandi, Jumat, 9 Mei 2014.
Saat melakukan penggeledahan, petugas KPK didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar, Wakil Bupati Bogor Nurhayandi, serta Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Burhanudin. Penggeledahan dijaga ketat oleh 20 persone Brimob Polda Metro Jaya. "Untuk tim dari KPK ada sekitar 30 orang, tapi untuk petugas Brimob sebanyak 20 orang," kata Nurhayandi.
Penggeledahan sejumlah kantor di lingkungan Pemkab Bogor ini dilakukan KPK beberapa jam setelah Bupati Bogor Rachmat Yasin ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, petugas KPK mencokok Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan M. Zairin serta pengusaha, F.X. YY, dalam operasi tangkap tangan (OTT) dalam kaitan dengan alih fungsi lahan Bopunjur.
KPK menyita uang tunai yang diduga untuk menyuap sebesar Rp 1.5 miliar. Setelah itu, petugas menangkap Bupati Bogor Rachmat Yasin di rumah pribadinya di perumahan Yasmin, Kota Bogor. (Baca juga: Kantor Rachmat Yasin Digeledah Mulai Pukul 03.00)
M SIDIK PERMANA
Berita lain:
Boediono Sebut Yang Mulia, JK: Saya Cukup Pak Hakim
Cara Bupati Bogor Mengelak Disebut Terima Suap
Ini Dia Kesalahan Pertama Van Gaal kepada MU
Uraikan Sejarah Majapahit, Terdakwa Ditegur Hakim
Jusuf Kalla Nonton Detik-detik Kesaksian Boediono
Sidang Century, Boediono: Itu Suara Ibu Miranda
Kata Korut, Obama seperti 'Monyet Hitam'
Berita terkait
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
45 menit lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
1 jam lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
7 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
10 jam lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
22 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
22 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
1 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca Selengkapnya