Lagi, Nama Jokowi Muncul di Soal UN SMP

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 6 Mei 2014 22:51 WIB

17 anak didik lembaga pemasyarakatan Tangerang, Banten, mengikuti ujian nasional tingkat SMP (5/5). Pada hari pertama, mereka mengerjakan UN mata pelajaran Bahasa Indonesia. TEMPO/Marifka Wahyu

TEMPO.CO, Bandung - Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi kembali muncul dalam ujian nasional (UN) SMP Bahasa Indonesia pada Senin, 5 Mei 2014. Akibatnya terjadi kekacauan UN di hari pertama tersebut. "Gara-garanya ada penggantian soal yang mendadak. Karena ada soal menyangkut nama seseorang, jadinya ada perubahan," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat M. Wahyudin Zarkasy saat memantau UN di SMP Negeri 4 Bandung, Selasa, 6 Mei 2014.

Zarkasy membenarkan adanya nama Gubernur DKI Jakarta Jokowi dalam UN SMP Bahasa Indonesia yang diikuti oleh lebih dari 700 ribu peserta ujian di Jawa Barat. Penyebab penggantian soal karena adanya protes yang muncul saat nama Jokowi juga tercantum dalam salah satu soal UN SMA. Tapi, penggantian soal tidak berlaku di soal yang menggunakan huruf braille, sehingga nama Jokowi tetap muncul di lembar soal itu.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan penggantian soal itu untuk mengganti soal lama yang masih mencantumkan nama Jokowi. Penggantiannya dilakukan dengan mengganti lembaran soal UN SMP untuk Bahasa Indonesia nomor 1-12. "Soal itu kita terima H-2. Kita gak berani buka, namun pada hari pertama ujian justru ribut," kata dia.

Karena persoalan itu, Elih mengusulkan agar soal nomor 1-12 UN SMP Bahasa Indonesia dianulir. "Kalau saya sih sarannya dianulir saja. Dipakai hanya soal nomor 13 ke sana, itu lebih aman," kata dia.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan peristiwa yang menonjol dalam pelaksanaan UN SMP hingga saat ini hanya soal masih tercantumnya nama Jokowi. "Ada soal yang sempat diubah, ada yang nggak sempat," kata dia saat memantau UN di SMP Negeri 4 Bandung, Selasa, 6 Mei 2014.

Menurut Deddy, pencantuman nama Jokowi dalam soal jadi ramai gara-gara bersamaan dengan tahun politik, jelang pemilihan presiden. "Kalau bukan tahun politik. Ini nggak akan jadi persoalan, nggak ada masalah. Karena ini tahun politik, semua dipolitisir," ujarnya.

AHMAD FIKRI

Berita terkait

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

5 jam lalu

PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik

PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

6 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

6 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

18 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya