TEMPO.CO, Bandung - Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi kembali muncul dalam ujian nasional (UN) SMP Bahasa Indonesia pada Senin, 5 Mei 2014. Akibatnya terjadi kekacauan UN di hari pertama tersebut. "Gara-garanya ada penggantian soal yang mendadak. Karena ada soal menyangkut nama seseorang, jadinya ada perubahan," kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat M. Wahyudin Zarkasy saat memantau UN di SMP Negeri 4 Bandung, Selasa, 6 Mei 2014.
Zarkasy membenarkan adanya nama Gubernur DKI Jakarta Jokowi dalam UN SMP Bahasa Indonesia yang diikuti oleh lebih dari 700 ribu peserta ujian di Jawa Barat. Penyebab penggantian soal karena adanya protes yang muncul saat nama Jokowi juga tercantum dalam salah satu soal UN SMA. Tapi, penggantian soal tidak berlaku di soal yang menggunakan huruf braille, sehingga nama Jokowi tetap muncul di lembar soal itu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan penggantian soal itu untuk mengganti soal lama yang masih mencantumkan nama Jokowi. Penggantiannya dilakukan dengan mengganti lembaran soal UN SMP untuk Bahasa Indonesia nomor 1-12. "Soal itu kita terima H-2. Kita gak berani buka, namun pada hari pertama ujian justru ribut," kata dia.
Karena persoalan itu, Elih mengusulkan agar soal nomor 1-12 UN SMP Bahasa Indonesia dianulir. "Kalau saya sih sarannya dianulir saja. Dipakai hanya soal nomor 13 ke sana, itu lebih aman," kata dia.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan peristiwa yang menonjol dalam pelaksanaan UN SMP hingga saat ini hanya soal masih tercantumnya nama Jokowi. "Ada soal yang sempat diubah, ada yang nggak sempat," kata dia saat memantau UN di SMP Negeri 4 Bandung, Selasa, 6 Mei 2014.
Menurut Deddy, pencantuman nama Jokowi dalam soal jadi ramai gara-gara bersamaan dengan tahun politik, jelang pemilihan presiden. "Kalau bukan tahun politik. Ini nggak akan jadi persoalan, nggak ada masalah. Karena ini tahun politik, semua dipolitisir," ujarnya.
AHMAD FIKRI
Berita terkait
PN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
5 jam lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya
6 jam lalu
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi
6 jam lalu
Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMarak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
18 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
1 hari lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
1 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
1 hari lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
1 hari lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca Selengkapnya