Makassar Bentuk Front Ganyang Malaysia

Reporter

Editor

Sabtu, 5 Maret 2005 18:59 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar: Berbagai elemen masyarakat Makassar membentuk Front Ganyang Malaysia Makassar (Front GAM), Sabtu (5/3). Front ini menghimbau pemerintah Indonesia untuk melakukan konfrontasi tahap kedua terhadap pemerintah Malaysia. Pembentukan Front GAM merupakan reaksi keras masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) menyikapi langkah Malaysia yang juga mengklaim kepulauan Ambalat sebagai wilayah teritorialnya. Pulau di perairan Selat Makassar itu disebut-sebut mengandung minyak.Koordinator Front GAM, Das'ad Latief, menegaskan, klaim Malaysia atas kepulauan Ambalat sama saja telah menginjak-injak harga diri rakyat Indonesia. Menurutnya, Pulau Ligitan dan Sipadan merupakan contoh sikap sewenang-wenang pemerintah Malaysia sekaligus juga kelemahan pemerintah Indonesia. "Pemerintah sebaiknya memutuskan saja hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kita tak mau kasus Ligitan dan Sipadan terulang kembali karena kelemahan pemerintah," ujarnya Front GAM langsung menempuh langkah konfrontasi terhadap Malaysia dengan membentuk posko untuk menjaring relawan yang siap bergabung dengan Front GAM. Nantinya, para relawan diharapkan bisa melakukan perlawanan secara fisik untuk mengganyang Malaysia. Menurut Das'ad, para relawan yang diharapkan ikut bergabung terutama diharapkan dari kalangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pernah bekerja di Malaysia. Alasannya, para eks TKI tersebut akan lebih paham kondisi dan situasi Malaysia. Seorang pensiunan anggota Brimob Polri, Ahmad Sujono, mengatakan siap memimpin para relawan menggayang Malaysia. "Saya siap memimpin relawan untuk membela negara Indonesia tercinta," tegas Ahmad. Anggota DPRD Makassar dari Partai Bulan Bintang, yang hadir dalam deklarasi Front ini, Zulkifli Azis, menyatakan dukungannya terhadap gerakan ini. Menurutnya, pemerintah menarik saja Duta Besar Indonesia di Malaysia dan menghentikan hubungan diplomatik dengan Malaysia. "Kalau langkah diplomasi sudah tidak bisa, maka wajib hukumnya warga untuk membela negara," ujar Zulkifli. Irmawati

Berita terkait

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas

29 hari lalu

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas

Malaysia menjadi negara ketiga yang dikunjungi Presiden Terpilih Indonesia Prabowo Subianto setelah Cina dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Dukung Kemudahan Berbisnis Intra-ASEAN

7 September 2023

Mendag Zulkifli Hasan Dukung Kemudahan Berbisnis Intra-ASEAN

Pentingnya mempermudah segala aspek perdagangan intra-ASEAN, termasuk pengiriman barang dan proses keluar-masuk barang

Baca Selengkapnya

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malaysia

8 Juni 2023

Mendag Zulkifli Hasan Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malaysia

Domart merupakan minimarket pertama yang 100 persen menjual produk Indonesia

Baca Selengkapnya

Mendag RI dan MITI Malaysia Bahas Perjanjian Perdagangan Perbatasan

8 Juni 2023

Mendag RI dan MITI Malaysia Bahas Perjanjian Perdagangan Perbatasan

Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama untuk melindungi rakyat dan petani kecil.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan: Perkuat Kerja Sama Dagang Indonesia-Malaysia

11 Mei 2023

Mendag Zulkifli Hasan: Perkuat Kerja Sama Dagang Indonesia-Malaysia

Kedua menteri menekankan pentingnya kedua negara untuk meningkatkan kerja sama perdagangan

Baca Selengkapnya

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.

Baca Selengkapnya

JIM Digelar, Sekjen Kemendagri Berharap Kerja Sama Survei Demarkasi Semakin Baik

19 Agustus 2022

JIM Digelar, Sekjen Kemendagri Berharap Kerja Sama Survei Demarkasi Semakin Baik

Kegiatan tersebut penting dilakukan secara berkesinambungan dan harus ditingkatkan kualitasnya.

Baca Selengkapnya

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.

Baca Selengkapnya