TEMPO.CO, Kudus - Sejumlah guru tenaga honorer kategori dua (K2) dan Konsorsium Masyarakat Untuk Kudus Bersih melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Kudus, Jumat, 2 Mei 2014. Demonstrasi yang berlangsung pada Hari Pendidikan Nasional itu untuk menuntut kebijakan pendidikan yang lebih baik.
Dalam tuntutannya, mereka mendesak pemerintah membuktikan kebijakan yang berorientasi pada pendidikan murah dan terjangkau. Mereka juga menuntut pungutan liar dihentikan. Selain itu, mereka meminta pemerintah menghilangkan politisasi pendidikan. Tenaga honorer secara khusus menuntut transparansi pemerintah dalam mengangkat pegawai negeri pendidik. Mereka juga mendesak sejumlah pejabat dan tenaga honorer yang terlibat pemalsuan data K2 dipecat.
Menurut Ketua Konsorsium, Sururi Mujib, Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk mengevaluasi dunia pendidikan. Sebab, masih banyak guru dan pejabat yang mencari keuntungan pribadi. “Kami menuntut pendidikan yang lebih baik bagi semua demi kemajuan bangsa”, katanya.
Demo itu sempat dihalang-halangi oleh petugas keamanan. Akibatnya ,terjadi adu mulut dan aksi saling dorong antara peserta demo dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja serta polisi.
Namun demo bisa kembali dilaksanakan setelah sejumlah murid sekolah diarahkan untuk masuk ke halaman kantor Bupati. “Kami tidak melarang adanya demo, silakan. Kami hanya mendahulukan siswa sekolah untuk membubarkan diri terlebih dulu," kata Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Kudus Sukadi.
