TEMPO.CO, Surabaya - Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Jawa Timur (Jatim) sedang mengusut kasus penambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang. "Ini masih mengumpulkan data," kata Kepala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati Jatim, Mohammad Rohmadi, saat ditemui di kantornya, Jumat, 2 Mei 2014.
Menurut Rohmadi, Kejati telah memanggil beberapa pejabat Kabupaten Lumajang, antara lain bekas Sekretaris Daerah (Sekda) Abdul Fatah Ismail, bekas Kepala Bagian Biro Perekonomian Pemkab Lumajang Nurul Huda, serta bekas Asisten Biro Perekonomian Susianto. "Selain mereka bertiga masih ada 3-4 orang lainnya. Tapi yang lainnya saya lupa namanya," kata Rohmadi.
Kejati Jatim telah memeriksa mereka pada Selasa, 29 April 2014, dan Rabu, 30 April 2014. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 09.00-19.00 WIB. Rohmadi mengatakan dengan pemeriksaan itu, Kejati berharap dapat menentukan posisi kasus tersebut apakah masuk dalam kategori korupsi atau hanya penyalahgunaan wilayah kehutanan. "Karena memang kasus tersebut terjadi di wilayah kehutanan," kata Rochmadi.
Menurut Rochmadi, pemanggilan sejumlah orang itu berdasarkan laporan masyarakat. Bekas Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Lumajang Nurul Huda mengakui telah dimintai keterangan di Kejati Jatim. "Dimintai klarifikasi soal pertambangan," kata Nurul dihubungi Tempo, Jumat, 2 Mei 2014.
Namun Nurul tidak menjelaskan secara rinci apa saja keterangan yang disampaikannya ke Kejati. Sedangkan Abdul Fattah Ismail yang kini telah menjabat sebagai Direktur PDAM Lumajang belum bisa dikonfirmasi. Ia tidak mengangkat ponselnya ketika dihubungi Tempo , Jumat, 2 Mei 2014.
DAVID PRIYASIDHARTA | EDWIN FAJRIAL
Berita terkait
LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
1 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
3 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
5 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
21 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca SelengkapnyaKorupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
22 hari lalu
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaRamai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya
22 hari lalu
Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.
Baca SelengkapnyaKasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran
23 hari lalu
Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil
24 hari lalu
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.
Baca SelengkapnyaSengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah
24 hari lalu
PT Timah Tbk terbelit kasus korupsi hingga Rp 271 triliun. Begini profil perusahaan BUMN pertambangan timah yang telah didirikan sejak 1976.
Baca SelengkapnyaKlaim Lakukan Banyak Perbaikan, Bos PT Timah Mengaku Tak Terlibat dalam Kasus Korupsi Rp 271 Triliun
25 hari lalu
Direktur Utama PT Timah Ahmad Dani Virsal mengaku tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah IUP perseroan.
Baca Selengkapnya