Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh saat melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke SMA Negeri 70 Jakarta (13/04). Dalam peninjauan dilakukan guna memastikan hak anak untuk ikut UN dan menjamin kerahasiaan Ujian Nasional untuk peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menjamin tak akan ada lagi kasus penggunaan nama tokoh-tokoh politik dalam naskah ujian nasional. Kasus naskah yang terlanjur dicetak saat ini telah ditarik dan diganti dengan naskah yang baru. "Kita lihat saja besok, apakah nama-nama itu keluar," ujarnya, Kamis, 1 Mei 2014.
Penggunaan nama tokoh politik sempat menuai kontroversi saat pelaksanaan UN untuk siswa tingkat menengah atas beberapa pekan lalu. Yang santer dibicarakan adalah pemuatan nama calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo dalam naskah ujian untuk mata pelajarn bahasa Indonesia.
Belakangan, naskah serupa ditemui dalam naskah UN tingkat SMP seperti yang dilaporkan Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Pemuatan kembali soal dengan nama Joko Widodo dalam naskah mata pelajaran bahasa Indonesia itu dinilai tidak tepat lantaran cenderung mengarahkan dan mencampuradukkan urusan politik dalam dunia pendidikan.
Joko Widodo bukanlah satu-satunya nama tokoh politik yang pernah dimuat dalam naskah ujian SMA. Nama Dahlan Iskan, peserta konvensi Partai Demokrat, pun pernah termuat. Namun sayang, Nuh enggan menjelaskan berapa banyak naskah yang terpaksa ditarik. Begitu pun alokasi dana kementerian yang terpaksa dikeluarkan untuk mengoreksi kesalahan dalam naskah SMP.
