TEMPO.CO, Malang - Puluhan aktivis Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Malang, Jawa Timur, berjalan kaki dari Balai Kota Malang ke Dinas Pendidikan sejauh 5 kilometer. Mengenakan payung dan berbagai poster, mereka memprotes banyak pungutan liar. Padahal, Pemerintah Kota Malang menjamin pendidikan gratis mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama.
"FMPP menerima 50 pengaduan pungli di sekolah menjelang ujian nasional," kata juru bicara FMPP, Rahman Andianto, Selasa, 29 April 2014. Sejumlah sekolah menekan siswa agar melunasi sumbangan biaya pengembangan pendidikan (SBPP). Jika belum lunas, kata dia, mereka terancam tak bisa mengikuti ujian nasional. Mereka kemudian menuntut agar Dinas Pendidikan mengusut praktek pungli di sejumlah sekolah.
Pemerintah Kota Malang tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 78,1 miliar untuk pendidikan gratis sembilan tahun. Anggaran itu disalurkan untuk 129 SD sebesar Rp 39,6 miliar dan 26 SMP senilai Rp 38,5 miliar. "Anggaran pendidikan besar, kok, masih ada pungli," katanya.
Sepanjang jalan mereka berorasi memprotes pungli yang terus mendera para siswa. "Tolak segala jenis pungutan liar," teriak mereka. Setelah itu, mereka membentangkan poster bertuliskan "Setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan berkualitas" dan "Pendidikan bukan barang dagangan".
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah menyatakan belum mendapat laporan soal praktek pungli tersebut. Namun ia bakal menurunkan tim untuk menelusuri soal pungli di sekolah menjelang ujian nasional. Tim terdiri atas pengawas mulai SD sampai SMA/SMK. "Jika ada pungli, akan kita jatuhi sanksi," katanya.
