TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memergoki praktek pungutan liar yang dilakukan oleh petugas jembatan timbang di Jawa Tengah. Ganjar melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, seusai perjalanan dari Banyumas dan Kabupaten Tegal, Ahad malam, 27 April 2014.
“Saya masuk di sana (jembatan timbang) terjadi pelanggaran secara sempurna. Pembayaran tak masuk ke kas. Duit dilempar ke meja (oleh kru angkutan), langsung pergi,” kata Ganjar, Senin, 28 April 2014.
Ia menyatakan pungutan liar yang diterima petugas jembatan timbang itu justru di bawah tarif peraturan daerah yang seharusnya disetor ke pemerintah, yakni Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu. “Mereka (awak truk) hanya bayar Rp 15 ribu,” kata Ganjar.
Ganjar minta Dinas Perhubungan Jawa Tengah menertibkan petugas jembatan timbang, sehingga semua angkutan yang melebihi tonase membayar sesuai dengan peraturan dan dimasukkan ke kas negara. Dia juga meminta agar petugas jembatan timbang yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi. “Targetnya minggu ini mereka sudah dihukum,” katanya.
Menurut Ganjar, ada 16 jembatan timbang di Jateng yang melakukan praktek pungli dan tidak memasukkan penerimaan denda ke kas daerah. Akibatnya, pendapatan ke pemerintah daerah tak signifikan. Dia mengatakan, jika pelanggar tonase kendaraan membayar sesuai dengan ketentuan, pendapatan dari sektor denda berlebih. Namun pemasukan dari denda tonase hanya Rp 40 miliar per tahun. “Biaya pembangunan jalan Rp 100 miliar, berarti tombok,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Urip Sihabudin menyatakan siap menerapkan sistem baru untuk menghindari adanya pungli di jembatan timbang angkutan barang. “Kejadian yang dilihat Pak Gubernur itu memang pelanggaran dan akan ditindak,” kata Urip setelah menerima Ganjar di kantornya.
Dia akan memindahkan pegawai jembatan timbang itu ke kantor Dinas Perhubungan. Dia juga akan mengganti kamera pengintai di sejumlah jembatan timbang yang bermasalah. “Dalam waktu dua pekan akan kami perbarui,” katanya.
