TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf meminta polisi membuat berita acara pemeriksaan dalam kasus tawuran antarmahasiswa Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dua hari lalu. "Supaya saya tahu apa akar masalahnya," ujar Ma'ruf usai rapat kerja dengan Komisi Pemerintahan Daerah DPR di gedung parlemern, Jakarta, Rabu (2/3). Dalam tawuran yang melibatkan ratusan mahasiswa itu, 11 orang luka-luka akibat terkena pukulan, lemparan piring, gelas, dan benda lain. Tawuran melibatkan mahasiswa tingkat II dan tingkat IV.Ma'ruf juga meminta Kepala Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. "Saya minta persoalan dilokalisasi," ujarnya. Menteri berpendapat, terulangnya kasus kekerasan di kampus STPN karena jumlah pengasuh dan pendidiknya tidak seimbang. Akibatnya, pengawasan terhadap mahasiswa pun tidak optimal. Pihaknya akan mengevaluasi masalah ini.Polisi Rabu (2/3) malam telah memeriksa enam mahasiswa STPDN. Mereka terdiri dari empat orang mahasiswa tingkat II, dan dua orang mahasiswa tingkat IV. Polisi masih memeriksanya sebagai saksi. "Hasyim Siregar adalah calon tersangka kasus penganiayaan terhadap praja (mahasiswa) Simon Salos," kata Kapolres Sumedang, Ajun Komisaris Besar Polisi Yoyok Subagiono, saat dihubungi Tempo. Rencananya, hari ini polisi memeriksa enam mahasiswa yang lain.Selain Hasyim, pemeriksaan intensif juga akan dilakukan terhadap Simon. Keduanya adalah mahasiswa yang terlibat perselisihan awal, sebelum akhirnya bentrokan terjadi di ruang makan STPDN itu.Rurit/Dwi Wiyana
Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI
27 Februari 2024
Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN Bagian Dari Perekat NKRI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menerima audiensi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas bersama Sivitas Akademika IPDN, di Aula Zamhir Islamie, IPDN Kampus Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
Hendi mendesain ulang sektor pariwisata di kota Semarang. Program pemulihan ekonomi diantaranya memfasilitasi terbentuknya pasar sehat di tiap kecamatan.