TEMPO Interaktif, Banjarmasin: Kenaikan harga BBM sebesar 29 persen, dinilai anggota DPRD Kalsel berdampak menyengsarakan rakyat kecil karena menyebabkan naiknya harga sembilan bahan pokok. "Kami menolak kenaikan BBM, dan pemerintah harus membatalkan atau paling tidak menunda kenaikan harga BBM, karena menyengsarakan rakyat kecil," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalsel Jumadri Masrun, kepada Tempo, Selasa (1/3).Wakil Ketua DPRD Kalsel Ma?wah Maskur menilai, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM disaat-saat sekarang tidak tepat, apalagi dengan angka yang tinggi yakni 29 persen. "Rakyat-kan kondisinya lagi memprihatinkan dalam masalah ekonomi. Kalau ditambah harga sembako naik, kehidupan rakyat kecil makin berat," tutur tokoh PPP Kalsel. Ma?wah menandaskan, bahwa tidak bisa dipungkiri kenaikan harga BBM membawa dampak terhadap harga jual kebutuhan pokok dan sembako bagi masyarakat.Hasbullah Nasar, seorang pengusaha yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan real estate menjelaskan pemerintah terlalu gampang mengambil kebijakan menaikan harga BBM."Kalau SYB dan Yusuf Kala bisanya menaikan BBM. Saya pun bisa jadi presiden. Kalau hanya mencari dana untuk APBN dengan menaikan harga BBM," ujarnya. Menurutnya, pemerintah harusnya berpikir mencari dana dari non migas, untuk pendanaan APBN,salah satu misalnya, menangkap para koruptor dan memburu pengusaha tidak kena pajak, karena dugaan saya banyak pengusaha yang tidak terkena pajak. "Bukan malah menaikan harga BBM yang memiliki dampak kepada masyarakat luas," katanya.Khaidir R-Tempo