TEMPO.CO, Bojonegoro - Dewan Pimpinan Cabang PPP Bojonegoro dan Tuban menganggap pemecatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur Musyafak Noer oleh Ketua DPP PPP Suryadharma Ali sebagai tindakan ilegal. “Ilegal, pemecatan tersebut tidak sesuai prosedur partai,” kata Ketua DPC PPP Tuban Mudlor kepada Tempo, Jumat, 18 April 2014.

Mudlor mengatakan ada tiga aturan yang mendasari kenapa pemecatan Ketua DPW PPP Jawa Timur oleh Suryadharma ilegal. Pertama, pemecatan tersebut tidak melalui rapat pleno DPP PPP. Kedua, surat keputusan pemecatan juga tidak dilampirkan dan hingga kini juga belum diterima DPW PPP Jawa Timur.

Apalagi, ada kabar bahwa pemecatan tersebut juga tidak disetujui sekaligus tidak ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy. Muncul kesan bahwa pernyataan Ketua DPP Suryadharma itu hanya pura-pura saja.

Ketiga, seluruh DPC PPP Jatim yang berjumlah 38 cabang kota/kabupaten tetap setia mendukung Ketua DPW PPP Jatim. “Jadi, kami tetap berada di belakang Pak Musyafak,” ujarnya.

Selain itu, kata Mudlor, pemecatan terhadap sejumlah kader PPP juga tidak mendapat restu dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair. Penolakan pemecatan itu disampaikan KH Maimun saat didatangi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ataupun saat didatangi Sekjen PPP Romahurmuziy. Keduanya berkunjung secara terpisah ke kediaman KH Maimun di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, dalam empat hari ini. “Jadi, jelas tidak ada pemecatan,” kata Mudlor.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Bojonegoro Hadits Saridi mengatakan ada pihak-pihak yang ingin memecah belah PPP. Tindakan ini bertujuan agar partai berlambang Ka'bah ini tidak rukun dan terpecah belah. “Ada yang ingin memancing di air keruh,” katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 April 2014.

Menurut Hadits, PPP Bojonegoro dan pengurus cabang PPP di Jawa Timur sampai sekarang ini tetap solid dan tidak terpecah belah. Semuanya mendukung Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafak Noer untuk tetap menjabat. Dan, tentu saja, soal pemecatan, hal itu dianggap tindakan ilegal.

Justru, kata Hadits, PPP Jawa Timur ingin mengajak seluruh kader untuk islah. Para kader partai ini bisa bertemu dan kembali dengan aturan partai. “Ya, islah,” ujarnya.

Seperti diketahui, kisruh internal PPP ini bermula dari kedatangan Suryadharma dalam kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya. Sikap ketua umum partai ini memicu kemarahan elite PPP. Para pengurus wilayah menyebut langkah Suryadharma merendahkan martabat partai dan kader. Mereka meminta digelar rapat pleno dengan agenda memberi sanksi kepada kader PPP yang menjabat Menteri Agama itu.

SUJATMIKO


Terpopuler
Ini Alasan Mahasiswa ITB Tolak Jokowi Masuk Kampus
Jokowi Diusir Mahasiswa ITB dari Kampus
Dahlan pun Tidak Berdaya Tagih Dividen Freeport
Pesawat MH370 Diyakini Masih Utuh di Dasar Laut
Masuk Perairan Indonesia, Australia Pecat Perwira