TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak khawatir kehilangan popularitas akibat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)."Pemimpin harus rela untuk tidak populer," ujar Presiden dalam pidato pembukaan Seminar dan Pameran Pasar Modal di Jakarta, Jumat (25/2). "Saya harus menomordua-tigakan popularitas pribadi saya ketika harus menunjukkan keadilan."Yudhoyono mengatakan, komitmen membela rakyat kecil tidak pernah dilupakan. Karena itu, selain tidak menaikkan harga BBM (minyak tanah) yang dikonsumsi rakyat kecil, pemerintah memberi kompensasi bagi masyarakat miskin, seperti pendidikan dan kesehatan.Menurut dia, pemerintah telah memperhitungkan kenaikan harga BBM dengan masak-masak dan hati-hati. Semua itu dilakukan untuk mengurangi beban subsidi di APBN yang membengkak akibat kenaikan harga minyak dunia hingga US$ 50 per barel. Padahal asumsi harga minyak tahun ini yang ditentukan parlemen jauh lebih rendah, sekitar US$ 24 per barel."Akibatnya, subsidi yang semula dirancang Rp 19 triliun harus membengkak," ujar Presiden. Jika pemerintah tak mengurangi subsidi BBM, alokasi pembangunan bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan, akan tertutup.Yudhoyono berharap kebijakan itu tak menimbulkan gejolak berlebihan di tengah masyarakat dan tak berdampak negatif terhadap momentum perbaikan ekonomi nasional. Menurut dia, aspirasi dalam bentuk aksi unjuk rasa dan protes atas kenaikan harga BBM adalah sah dalam demokrasi.Pemerintah berencana menaikkan harga BBM sebesar rata-rata 30 persen pada awal Maret. "Kalau tanggalnya, belum bisa diberitahukan," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie di Jakarta, Jumat (25/2). Menurut dia, lamanya waktu pengumuman kenaikan harga BBM itu karena pemerintah harus memberi tahu DPR dulu dan bersepakat soal kenaikan itu.Aburizal mengingatkan, kenaikan harga BBM hanya akan menimbulkan inflasi paling tinggi 1-1,5 persen. Apalagi, kata dia, pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga barang-barang pokok. Atas dasar itu, pemerintah optimistis inflasi 2005 tak akan sampai 7 persen.Aksi demo menentang kenaikan harga BBM memang masih berlangsung di sejumlah daerah. Dalam pekan ini, unjuk rasa setidaknya dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Malang, Himpunan Mahasiswa Islam di Semarang, dan sekelompok mahasiswa di Mataram. Aksi-aksi ini melibatkan puluhan mahasiswa.Di kalangan parlemen juga belum ada sikap tegas. DPR menolak kebijakan itu jika pemerintah belum memberi jaminan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rapat Komisi Energi dan Komisi Keuangan."Sampai saat ini belum ada jaminan memuaskan dari pemerintah soal dampak negatif BBM," kata Ketua DPR Agung Laksono di Jakarta.Jaminan yang diminta DPR itu antara lain kompensasi benar-benar tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan, penanggulangan dampak kenaikan BBM terhadap harga bahan pokok, serta teratasinya kebocoran dan inefisiensi dalam pendistribusian BBM.Menurut Agung, tak adanya jaminan itu terbukti dari skema kompensasi yang berasal dari sumber data berbeda-beda. Selain itu, harga-harga bahan pokok sudah naik lebih dulu, padahal kenaikan harga BBM belum diumumkan. Ini menandakan pemerintah tak siap mengantisipasinya.Penolakan juga dinyatakan Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi PDI Perjuangan. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Ali Masykur Musa mengatakan, jika harga BBM dinaikkan tanpa persetujuan DPR, pemerintah dianggap melanggar UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005. "UU itu tak mengatur pencabutan subsidi."Dia mengancam akan menggunakan hak interpelasi dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, jika pemerintah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan DPR, fraksinya setuju harga BBM naik.PDI Perjuangan mengaku tidak bertanggung jawab atas konsekuensi politiknya jika pemerintah berkukuh menaikkan harga BBM. "Jika timbul gejolak politik, sikap fraksi bisa mengarah pada mosi tidak percaya," kata Zaenal Arifin, Sekretaris Fraksi PDIP.Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah memahami kebijakan pencabutan subsidi BBM untuk orang kaya. "Namun, terhadap pencabutan subsidi untuk minyak tanah, kami tak setuju," kata Ketua DPD Irman Gusman. Fanny/Evy/Tito/Yuliawati-Tempo