TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap politiknya yang menolak kenaikan harga BBM. Apabila pemerintah tetap melanjutkan kebijakan itu, PDIPmenyatakan tidak bertanggungjawab terhadap konsekuensi politik yang timbul dari kebijakan tersebut. "PDI P banyak menerima surat dari masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap kenaikan BBM, seharusnya pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat," kata Zaenal Arifin Sekretaris Fraksi PDIP dalam konferensi pers di gedung MPR/DPR, Kamis (24/2)Zaenal menyatakan terdapat potensi gejolak politik, apabila pemerintah tidak memperhatikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, apabila terjadi gejolak politik, sikap fraksi dapat mengarah pada mosi tidak percaya. "Tapi itu melihat perkembangan selanjutnya," katanya.Menurut penilaian fraksi,terdapat empat poin yang melandasi penolakan kenaikan harga BBM. Pertama, tidak adanya transparansi perhitungan harga pokok dan jual BBM, dana kompensasi dinilai tidak akan memberikan manfaat, tidak memenuhi aspek keadilan karena penghasilan masyarakat tetap dan momentum yang kurang tepat sehinggan menimbulkan inflasi .Menurut Daniel, anggota PDI lainnya, kenaikan harga BBM yang dilakukan pada saat musim panen akan mengakibatkan inflasi yang tinggi. "Disaat uang beredar relatif lebih banyak, dan kenaikan diterapkan, maka dapat menimbulkan inflasi lebih tinggi karena faktor demand pull inflation," katanya. Menurutnya, kenaikan harga BBM 1 persen dapat memicu kenaikan inflasi 0,04-0,05. Sehingga apabila harga BBM naik 30 persen, maka dapat menambah kenaikan inflasi 1,2-1,5 persen. Yuliawati-Tempo